RRI.CO.ID, Surakarta - Sengketa akses di Pintu Magangan Keraton Kasunanan Surakarta kembali mencuat, menyoroti ketegangan internal terkait tata kelola kawasan keraton yang dinilai belum sepenuhnya sejalan.

Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat, KPH Eddy Wirabhumi, menegaskan bahwa sistem penguncian pintu merupakan bagian dari aturan resmi yang tidak bisa dilanggar oleh siapa pun.

“Itu bukan ngunci atau gembok mobil Gusti Timoer tapi pintu itu buka tutup kuncinya petugas jaga atau pejagen yang tanggung jawab. Jadi tidak bisa kunci dibawa sembarang orang misal sopir Gusti Timoer atau Gusti Timoer. Keraton tidak bisa diperlakukan seperti rumah pribadi, ada aturannya,” ujarnya, Rabu 29 April 2026.

Menurutnya, akses tetap terbuka selama pihak yang berkepentingan berkoordinasi dengan petugas jaga yang bertugas selama 24 jam.

“Bisa (mengakses) hanya perlu bilang ke penjaga. Pejagen 24 jam ada,” ucapnya.

Namun di sisi lain, Pengageng Sasana Wilapa PB XIV Purboyo, GKRP Timoer Rumbay Kusuma Dewayani, menilai kebijakan tersebut berdampak langsung pada aktivitas harian para penghuni keraton.

Ia mengungkapkan bahwa bukan hanya kendaraannya yang sempat tertahan, tetapi juga milik pengageng lain, sehingga memaksanya mengambil langkah mengganti gembok demi membuka akses.

“Maksudnya kalau saya kan, saya ganti gembok kemudian satu kunci saya berikan mereka supaya mereka juga tetap bisa mengakses. Nah, kalau mereka nggak seperti itu,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini menghambat mobilitas, terlebih ia tinggal di kawasan Keputren dan rutin menjalankan aktivitas adat.

“Itu kan akses keluar masuk kita beraktivitas kan. Jadi saya bener-bener akses untuk beraktivitas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya memiliki hak atas akses tersebut karena telah lama menetap di lingkungan keraton.

“Kami kan tinggal di Keputren. Lah kami masih punya hak untuk mengakses itu,” ucapnya. (Ase)