RRI.CO.ID, Karanganyar - Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi memperkuat tata kelola wisata di lereng Gunung Lawu melalui sinergi antara BUMN dan BUMD. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perum Perhutani KPH Surakarta dengan PUD Aneka Usaha di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa 17 Maret 2026.

Kerja sama ini mencakup optimalisasi empat titik strategis, yakni jalur pendakian Puncak Lawu via Cetho, jalur Cemoro Kandang, kawasan Taman Saraswati, dan kawasan religius Pringgondani dengan total luas lahan mencapai 7,9 hektare.

Direktur Utama PUD Aneka Usaha, Samidi, menjelaskan PKS ini merupakan hasil dari proses negosiasi teknis yang panjang guna memastikan pengelolaan wisata alam Gunung Lawu memberikan kontribusi ekonomi nyata bagi daerah.

"Proses panjang yang dimulai dengan petunjuk Bapak Bupati hingga negosiasi teknis ini diharapkan dapat segera difinalisasi. Penandatanganan PKS ini menjadi tonggak awal sinergitas BUMD dengan BUMN dalam memajukan pariwisata Karanganyar secara profesional dan berkelanjutan," ujar Samidi.

Administratur Perhutani KPH Surakarta, Ronny Merdyanto, mengapresiasi langkah Bupati Karanganyar yang merekomendasikan PUD Aneka Usaha sebagai mitra pengelola baru. Ia menekankan pentingnya sinergi sesama badan usaha pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan lindung di Karanganyar.

“Sesama badan usaha milik pemerintah, kita bersinergi. Selain meningkatkan PAD, yang luar biasa adalah komitmen terhadap isu lingkungan karena aturan di kawasan hutan ini sangat detail dan bersifat khusus,” ujar Ronny Merdyanto.

Bupati Karanganyar, Rober Christanto, menegaskan bahwa pengalihan pengelolaan ke BUMD ini bertujuan agar destinasi wisata di Lawu dikelola secara lebih responsif. Ia memimpikan integrasi wisata yang menyambungkan wilayah Tawangmangu, Ngargoyoso, hingga Jatiyoso.

“Mimpi kami adalah destinasi wisata ini terintegrasi. Orang datang ke Karanganyar bukan cuma untuk akhir pekan, tapi bisa menginap satu hingga dua minggu. Kita punya keunggulan SDA yang tidak dimiliki daerah lain,” ujar Rober Christanto.