RRI.CO.ID, Surakarta - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta resmi menandatangani dokumen kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Kamis, 19 Februari 2026. Kerja sama ini bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kurikulum lintas disiplin di lingkungan UNS.

Dalam rilis yang diterima rri.co.id, penandatanganan dilakukan Rektor UNS Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. bersama Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah, S.H., M.H. di Ruang Sidang 4 Gedung dr. Prakosa UNS. Momentum ini sekaligus memperkuat kolaborasi kedua lembaga yang telah terjalin sejak 2018.

Rektor UNS menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Komnas HAM dan menegaskan komitmen kampus dalam menjunjung nilai kemanusiaan. “Kampus tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter generasi bangsa yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman,” kata Hartono.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), UNS menilai penguatan perspektif HAM menjadi tanggung jawab moral dan institusional. Integrasi nilai HAM akan difokuskan pada penguatan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di berbagai bidang, mulai ekonomi, teknik, kedokteran, sosial humaniora, hingga sains dan teknologi.

Selain bidang pendidikan, kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan riset berbasis HAM. Kajian yang dikembangkan antara lain terkait kebijakan publik, hak kelompok rentan, hak disabilitas, serta isu lingkungan hidup.

UNS saat ini memiliki sejumlah pusat studi yang fokus pada isu konstitusi dan HAM, seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan HAM (P3KHAM) serta Pusat Studi Disabilitas. Kolaborasi dengan Komnas HAM diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas jejaring nasional.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah menegaskan, kerja sama ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. “Komitmen ini harus diwujudkan dalam langkah nyata untuk memperkuat perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM melalui sinergi perguruan tinggi dan lembaga negara,” ujarnya menegaskan.

Selain nota kesepahaman tingkat universitas, juga dilakukan perjanjian kerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS. Langkah ini dinilai strategis karena FKIP berperan dalam mencetak pendidik yang akan menanamkan nilai kemanusiaan kepada generasi bangsa.

Dengan lebih dari 76 ribu mahasiswa, UNS dinilai memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam pemajuan HAM melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan workshop bertema “Integrasi Isu HAM dalam MKWK di UNS” sebagai forum implementasi konkret di tingkat dosen dan pemangku kepentingan.