RRI.CO.ID, SURAKARTA - Setahun sudah Respati Ardi-Astrid Widayani memimpin Kota Solo sebagai Wali Kota - Wakil Wali Kota semenjak dilantik 20 Februari 2025. Berbagai program kerja yang tertuang dalam visi misi belum seluruhnya berjalan optimal.

Satu diantaranya "Rumah Siap Kerja" yang menjadi salah satu program ambisius untuk menekan angka pengangguran mendapat sorotan tajam dari legislatif. Setelah berjalan selama satu tahun, program ini dinilai belum mencapai target penyerapan tenaga kerja yang diharapkan meskipun telah menelan anggaran miliaran rupiah.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Solo Ekya Sih Hananto, mengungkapkan hasil evaluasi setelah melakukan rapat kerja dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) baru-baru ini. Ia mencatat bahwa secara konsep, program tersebut sangat positif, namun eksekusinya di lapangan masih menyisakan banyak celah.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah besarnya anggaran yang dialokasikan dibandingkan dengan output yang dihasilkan.

"Kalau programnya sebenarnya bagus. mengurangi pengangguran yang ada di Kota Solo, tetapi ada beberapa hal yang perlu di menjadi catatan hasilnya belum kelihatan," ucap Ekya, Kamis 19 Februari 2026.

Ekya menyebutkan bahwa pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp 3 miliar untuk melatih 185 orang. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tingkat penempatan kerja setelah pelatihan masih sangat rendah.

"Pelatihan itu kan diadakan harusnya langsung penempatan kerja. Namun, data yang kami terima menunjukkan baru sekitar 38,5% peserta yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Artinya, mayoritas lulusan pelatihan ini masih berstatus pengangguran," ujar Ekya.

Ekya menyoroti pola kerja sama yang selama ini dijalankan oleh Pemkot Surakarta. Saat ini, pemerintah daerah lebih banyak menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan menyerahkan urusan penyaluran tenaga kerja sepenuhnya kepada pihak LPK tersebut.

"Setelah kami konfirmasi, ternyata Pemkot kerja samanya dengan LPK, bukan langsung dengan pihak pemberi kerja atau industri. LPK diminta mencarikan pekerjaan bagi peserta. Ini yang menjadi catatan kami," katanya menegaskan.

Menurutnya, rantai birokrasi ini dinilai kurang efektif. Harapannya, Wali Kota dapat turun tangan langsung untuk menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan besar atau sektor industri sebagai mitra penyerap tenaga kerja.

Sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas program, Komisi IV menyarankan agar Pemkot Solo tidak berjalan sendiri. Ekya mendorong adanya sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini memiliki kanal penempatan tenaga kerja internasional.

"Kami menyarankan Mas Wali bisa menginduk atau minimal bekerja sama dengan Pemprov Jateng. Saat ini Pemprov sudah menjajaki kerja sama dengan negara Tiongkok (Cina) untuk penempatan tenaga kerja. Mas Wali bisa meminta kuota khusus untuk warga Solo, kira-kira bisa dikirim berapa dan di bagian apa," kata dia.

Legislator PDI-P tersebut menegaskan bahwa indikator keberhasilan Rumah Siap Kerja bukan hanya pada terlaksananya pelatihan atau terserapnya anggaran, melainkan pada pengurangan angka pengangguran secara riil di Kota Solo.

"Gol dari 'Siap Kerja' itu adalah 'Harus Bekerja'. Jika sudah dilatih dengan biaya besar dari pemerintah daerah tetapi tetap tidak bekerja, maka angka pengangguran tidak akan berkurang. Hal-hal ini yang perlu direvisi dan dievaluasi oleh Mas Wali agar program ini benar-benar bermanfaat," kata Ekya.

Komisi IV DPRD Solo berharap evaluasi ini menjadi masukan konstruktif bagi Wali Kota dalam menyusun strategi ketenagakerjaan di tahun-tahun mendatang, sehingga anggaran daerah yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Selain ketenagakerjaan DPRD juga menyoroti penghentian Kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap lebih dari 21.000 Warga Solo. Pihaknya meminta Pemkot Solo melakukan reaktivasi kepesertaan mereka, dan jika tidak bisa dikaver dengan PBI APBD.

"Selain 21.000 sekian itu kan juga ada pendaftar baru sekitar 7000 orang. Kami harap dimasukkan PBI APBD. Saya yakin APBD mampu," ujarnya. MI