RRI.CO.ID, Karanganyar - Kepala Desa Selokaton dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Karanganyar lantaran diduga menolak menandatangani Surat Keterangan Waris (SKW) milik warga. Penolakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan bentuk pelanggaran administrasi.

Kuasa hukum ahli waris Paiman dan Tomo Sarkoro, Muhammad Arnaz, menyatakan penolakan kades didasari alasan ahli waris tidak memiliki Letter C. Menurutnya, syarat tersebut mengada-ada karena SKW hanya menerangkan status kependudukan dan silsilah keluarga, bukan sengketa lahan.

"Penolakan SKW yang dilakukan oleh Kepala Desa Selokaton tidak beralasan. Tidak ada aturan yang menyebut permintaan SKW harus menyertakan Letter C. Kami tidak menanyakan kepemilikan tanah, kami hanya meminta SKW," kata Muhammad Arnaz, Kamis 29 Januari 2026.

Arnaz menjelaskan kepala desa memiliki kewajiban untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut bagi warga yang membutuhkan. Ia menganggap tindakan Kades Selokaton sudah masuk dalam kategori mal administrasi karena mempersulit hak warga dengan syarat yang tidak relevan.

"SKW menerangkan ahli waris dari siapa. Ini bukan soal kepemilikan lahan. Kepala Desa wajib mengeluarkan SKW tanpa syarat apapun. Penolakan ini kebablasan dan mal administrasi," ujar Arnaz dalam siaran persnya.

Senada dengan Arnaz, Johan Manurung selaku tim kuasa hukum menegaskan SKW merupakan hak dasar setiap warga negara. Pihaknya menyatakan telah mengantongi bukti-bukti kuat dan siap menghadirkan ahli waris untuk dipertemukan dalam pemeriksaan nanti.

"Kami menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Jika tetap diabaikan, kami akan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak klien kami," ucap Johan.

Sayangnya, hingga berita diterbitkan, Kepala Desa Selokaton, Sutino, belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, yang bersangkutan belum memberikan jawaban.