KBRN,Sragen: Pemerintah Kabupaten Sragen ancang-ancang akan melakukan efisiensi APBD 2026 dengan ketat. Ini dampak pemangkasan anggaran sebesar Rp 259 miliar dalam APBD 2026.
Hal ini berimplikasi pada alokasi anggaran untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk kepastian tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja ASN.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Hargiyanto menjelaskan, pengesahan APBD 2026 yang baru dilakukan harus diikuti dengan kebijakan ”kencangkan ikat pinggang”. Menyusul berkurangnya dana transfer dari pusat.
”Ada pengurangan Rp 259 miliar. Maka kami melakukan efisiensi pada kegiatan barang dan jasa,” kata Hargiyanto, Kamis (4/12/2025).
Hargiyanto memastikan anggaran yang bersifat wajib dan mengikat tidak akan tersentuh, termasuk alokasi untuk gaji ASN.
Anggaran wajib lainnya seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta operasional rutin seperti listrik juga dipastikan aman dari pemotongan.
”Yang wajib dan mengikat tidak dikurangi. Seperti gaji, kami sudah anggarkan. Total ASN Sragen saat ini berjumlah 9.636 orang, yang terdiri dari 6.302 PNS dan 3.334 PPPK,” ucapnya.
Terkait kebijakan gaji, Sragen tengah berupaya memenuhi amanat aturan pusat. Saat ini, alokasi gaji ASN Sragen mencapai 38 persen dari APBD.
Namun ditargetkan harus bisa ditekan menjadi 30 persen pada 2027. Sekda memperkirakan nilai 30 persen untuk gaji ASN tersebut mencapai sekira Rp 1 triliun.
Sementara itu, nasib TPP ASN menjadi sorotan utama. Sekda belum dapat memastikan besaran nilai TPP yang akan diterima.
Sebab pencairan dan nilainya harus melalui proses evaluasi kinerja dan mendapatkan izin resmi dari kementerian dalam negeri (kemendagri).
TPP juga akan menjadi salah satu faktor yang dilihat dalam evaluasi kenaikan kepangkatan ASN.
Terpisah, Ketua DPRD Sragen Suparno membenarkan defisit anggaran sebesar Rp 259 miliar tersebut. Ia mengajak seluruh elemen pengguna anggaran dan masyarakat untuk menahan diri.
”Kami mengajak seluruh elemen pengguna anggaran dan masyarakat kencangkan ikat pinggang. Kita harus konsentrasi pada ketahanan pangan,” ujar Suparno.
Meski demikian, politisi PDIP tersebut juga menegaskan bahwa sektor infrastruktur, bangunan, kesehatan, dan pendidikan tetap merupakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. MI
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....