KBRN, Surakarta: Komentari efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2024–2029 Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan situasi ekonomi sedang tidak baik.

Hal tersebut dikatakan Bambang Pacul saat ditemui awak media di Puro Mangkunegaran dalam acara Tingalan ketiga Jumenengan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mengkunegara X pada Jumat (7/2/2025).

Bambang Pacul menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) Pasal 50.

"Pak Prabowo melakukan pemangkasan atas dasar Pasal 50 Undang-Undang APBN 2025. Juga sudah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) karena situasi (ekonomi) lagi tidak baik, maka pengehematan efisiensi dilakukan," kata Bambang Pacul.

Dirinya menambahkan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo ini tidak ada persoalan, karena sudah sesuai dengan Undang-Undang. Bambang Pacul juga menjelaskan bahwa MPR RI pun ikut terkena pemangkasan anggaran tersebut.

"Faktanya tidak ada persoalan, Undang-Undangnya sudah menjamin, Pasal 50 UU APBN 2025. MPR juga bagian yang kena potong kan, nah detailnya belum saya lihat dengan baik. Nanti kita lihat lagi," katanya menambahkan.

Selain Bambang Pacul, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lainnya, yakni Aria Bima, juga mengomentari efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

Menurutnya efisiensi anggaran memang seharusnya dilakukan ditengah ekonomi dunia yang sedang tidak baik. Apalagi dengan kebijakan ekonomi Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang konservatif.

"Situasi krisis dunia, krisis ekonomi ini tidak akan mudah kita atasi. Ketergantungan kita dengan kondisi ekonomi dunia, baik itu pangan energi sisi keuangan itu sudah demikian kuatnya. Kontraksi ekonomi dunia, Apalagi dengan kebijakan ekonomi Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang konservatif," ucap Aria Bima.

Aria Bima menambahkan bahwa situasi dolar yang tidak menentu dan berpengaruh pada nilai rupiah hingga ekonomi nasional, membuat efisiensi anggaran harus dilakukan agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi ataupun investasi. (JK)