KBRN,Sragen: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sragen mendapatkan sorotan Komisi IV DPRD lantaran tak update program MBG (makan bergizi gratis). Disdik berdalih selama ini, tidak ada laporan masuk ke dinas pelaksanaan MBG di Sragen.

Kepala Disdikbud Sragen, Prihantomo menyebutkan pihaknya mendapat laporan ada 19 dapur Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Hanya saja sistem pelaporan yang tidak sampai ke dinas secara terperinci.

Prihantomo mengakui bahwa data yang mereka miliki tidak akurat. Lantaran pemberitahuan atau koordinasi biasanya dilakukan setelah program berjalan dan dikirim ke sekolah-sekolah.

"Kami secara formal tidak mendapatkan laporan. Laporan dari sekolah-sekolah, kadang kita juga minta laporan dari Pasiter (Kodim Sragen) kadang ada data baru tidak ter-update," ujarnya, Sabtu (13/9/2025).

Pengakuan Prihantomo ini justru menguatkan temuan Komisi IV DPRD Sragen. Menurutnya, laporan dari SPPG seringkali tidak update, bahkan data baru pun kerap kali tidak segera disampaikan kepada dinas.

Prihantomo mengaku tidak tahu secara pasti berapa jumlah sekolah yang menerima program MBG, atau tersebar di kecamatan mana saja. "Jumlah sekolah tidak tahu. (Jumlah kecamatan?) Kita nyari dari sekolah-sekolah," ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan ketidakberdayaan dinas dalam mengawasi program yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Bahkan dia menjelaskan bahwa seringkali ada dapur baru yang sudah mulai mendistribusikan makanan di sekolah-sekolah, namun laporannya baru masuk belakangan.

"Biasanya ada dapur baru sudah melaksanakan di sekolah, baru afa laporan," ujar Prihantomo.

Pihaknya berharap agar para pengelola dapur makanan segera melaporkan aktivitas mereka. "Harapannya ada dapur baru, kami segera tahu sehingga data ter-update," kata dia.

Ketika ditanya perihal koordinasi, Prihantomo menyebut bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang ada di Sragen. Namun, ia tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut.

Bahkan, Prihantomo mengakui bahwa pihaknya kesulitan mendapatkan informasi langsung karena tidak tahu kantor BGN Sragen. Disdikbud tidak memiliki akses langsung atau data terperinci mengenai lokasi dan operasional dapur-dapur tersebut.

"Kantor enggak tahu, kelihatannya di dapur-dapur itu. Harapannya kalau aktif segera menyampaikan ke kami sehingga sasaran itu bisa terdata," katanya. MI