RRI.CO.ID, Surakarta – Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai menjadi sorotan publik di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu.

Meski belum resmi diberlakukan, rencana ini memicu kekhawatiran terkait kemampuan bayar masyarakat, khususnya peserta mandiri di kelas tiga. Pemerintah diharapkan melakukan kajian mendalam agar kebijakan ini tidak menjadi beban tambahan bagi warga yang sedang berjuang secara ekonomi.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Didik G. Suharto, menegaskan rencana ini masih bersifat wacana dan masih merujuk pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan daya beli masyarakat saat ini yang sedang tidak stabil. Simulasi pengukuran kemampuan bayar peserta mandiri menjadi langkah krusial yang tidak boleh dilewatkan sebelum kebijakan dieksekusi.

"Tentu harus dipikirkan secara mendalam karena menyangkut kemampuan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu. Pemerintah harus memastikan kelompok masyarakat rentan tetap dalam jangkauan perlindungan jaminan kesehatan," ujar Didik G. Suharto, Senin, 27 April 2026.

Didik menambahkan, kepastian bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang jumlahnya mencapai 150 juta orang harus tetap menjadi kewajiban negara. Jangan sampai kenaikan iuran justru menurunkan angka kepesertaan akibat ketidakmampuan membayar atau fenomena putus anggota.

Pemantauan dan evaluasi berkala sangat dibutuhkan untuk memastikan masyarakat marginal tetap mendapatkan hak jaminan kesehatan yang layak. Di sisi lain, respons beragam datang dari masyarakat pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lapangan.

Salah satu warga Baki, Nono Sumarsono, mengaku tidak merasa terlalu keberatan jika iuran kelas tiga naik dari 35 ribu menjadi 42 ribu rupiah. Baginya, kenaikan sebesar 7 ribu rupiah tersebut masih dalam batas wajar selama kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga secara maksimal.

"Kalau kenaikan sepuluh ribu menurut saya tidak begitu keberatan karena ini buat gotong royong bareng-bareng. Selama ini pengalaman saya menggunakan BPJS sangat membantu, terutama saat persalinan anak yang biayanya jadi sangat ringan karena ditanggung program ini," kata Sumarsono.

Hingga saat ini, pemerintah masih terus mengkaji skema terbaik untuk menjaga keberlangsungan finansial BPJS Kesehatan tanpa mengorbankan akses warga. Sosialisasi yang transparan mengenai urgensi kenaikan iuran diharapkan dapat meminimalisir resistensi di tengah masyarakat luas.

Peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan menjadi kunci utama agar publik tetap mendukung program jaminan kesehatan nasional ini. (Dania)