RRI.CO.ID, Surakarta - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah (Solo, Klaten , Sukoharjo) Aria Bima menyoroti penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Politikus PDI Perjuangan itu mempertanyakan penonaktifan Kepesertaan BPJS PBI saat rapat kerja maupun rapat dengar pendapat.

"DPR pasti akan mempertanyakan itu saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Mungkin tidak hanya Solo, tapi pasti banyak di daerah lain yang tiba-tiba mengalami nonaktif untuk jaminan sosialnya," ujar Aria Bima di Kantor DPC PDI-P Solo, Minggu 8 Februari 2026.

Baca juga: Reaktivasi BPJS Kesehatan, Seratusan Warga Datangi UPTPK Sragen ​

Sebagai informasi sebanyak 21.024 peserta BPJS Kesehatan PBI dari Kota Solo dinonaktifkan Kementerian Sosial. Penonaktifan massal ini merupakan dampak dari kebijakan pusat yang menyasar warga dengan kategori status ekonomi Desil 6 hingga 10. Sementara itu total peserta BPJS PBI di Kota Solo 163.652 jiwa.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menyebut, DPR perlu mendengar alasan penonaktifan tersebut. Sebab anggaran untuk program jaminan kesehatan tidak dikurangi.

"Kalau tentang anggaran tidak ada penurunan. Pasti ada sesuatu yang dipakai kenapa yang terkait dengan penonaktifan kartu tersebut harus menjadi dasar yang tentunya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat ditunggu dan diharapkan masyarakat," kata politikus yang kini menjabat Ketua DPC PDI-P Solo itu.

Aria Bima menyatakan program JKN bukan kebutuhan masyarakat semata. Melainkan memberikan layanan kesehatan bagi warga tidak mampu adalah kewajiban negara. 

"Wajib negara itu melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia, khususnya fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kalau derajat kemiskinannya tidak bisa dientaskan dengan peningkatan pendapatan, ya kita kurangi pengeluarannya (pengeluaran untuk biaya kesehatan)," katanya menandaskan.

Menurut Aria Bima, mengurangi pengeluaran bagi fakir miskin ini juga salah satu kewajiban negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Program BPJS, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH), dan berbagai subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus ditingkatkan.

"Ini kok tiba-tiba subsidi pengeluarannya dipotong. Memangnya sudah ada peningkatan pendapatan? Itu akan kami tanyakan dalam rapat di DPR khususnya, yang menyangkut BPJS PBI yaitu di Komisi IX," ujar dia.

Aria Bima mengaku segera mendalami data 21.024 warga Solo yang dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI program JKN. Dia akan mencari informasi apa sebenarnya yang membuat pemerintah melakukan langkah tersebut.

"Saya meminta kepada DPC PDI-P Solo untuk segera mendata 21.024 warga Solo ini siapa saja. Nanti kita akan carikan solusi dan informasi masalahnya apa. Mudah-mudahan hanya mis data saja atau keterlambatan data. Karena tidak ada niat dari DPR yang mengalokasikan anggaran, maupun pemerintah, untuk menghilangkan atau mengurangi data data tersebut ya," ucap Aria Bima. MI