RRI.CO.ID, Surakarta – Perkembangan Generative Artificial Intelligence (GenAI) dinilai turut dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk mempercepat dan memperumit serangan malware. Laporan tahunan Unit 42 Global Incident Response Report dari Palo Alto Networks menyebut AI kini menjadi “force multiplier” bagi peretas.

Dalam laporan tersebut, peneliti mencatat waktu yang dibutuhkan pelaku untuk mengekstraksi data korban kini rata-rata hanya 72 menit. Sebelum era AI, proses serupa disebut dapat memakan waktu sekitar lima jam, menunjukkan percepatan signifikan dalam aktivitas serangan.

Dilansir dari techradar.com, aplikasi peramban (browser) masih menjadi medan utama serangan, dengan hampir 48 persen insiden terjadi di area tersebut. Namun, kompleksitas serangan meningkat, di mana 87 persen intrusi melibatkan lebih dari satu serangan.

Serangan siber kini jarang terbatas pada satu lingkungan saja. Pelaku kerap mengoordinasikan aksi di berbagai titik, mulai dari endpoint, jaringan, layanan cloud, platform SaaS, hingga sistem identitas digital.

Laporan tersebut juga menyoroti kelemahan identitas sebagai faktor utama akses awal. Dalam sembilan dari sepuluh insiden, celah pada sistem identitas menjadi pemicu utama, sementara 65 persen akses awal berasal dari rekayasa sosial dan sekitar 22 persen dari eksploitasi kerentanan teknis.

Aplikasi SaaS pihak ketiga turut menjadi sasaran utama. Serangan rantai pasok dilaporkan meningkat hampir empat kali lipat sejak 2022 dan kini mencakup sekitar 23 persen dari seluruh insiden. Pelaku umumnya memburu token OAuth dan kunci API untuk memperluas akses, mencuri data, serta menyebarkan malware.

Selain itu, tren terbaru menunjukkan operator ransomware mulai beralih dari enkripsi data ke strategi pencurian data semata. Pendekatan ini dinilai lebih cepat dan lebih sulit terdeteksi dibandingkan metode tradisional yang mengandalkan penguncian sistem.

Palo Alto menyimpulkan bahwa pemanfaatan AI oleh pelaku kejahatan siber akan semakin menantang komunitas keamanan siber. Perusahaan dan organisasi diimbau memperkuat perlindungan identitas, pengawasan akses, serta keamanan digital guna menghadapi ancaman yang kian kompleks.