Mengenal Sekretaris Jenderal PBB, dan Ketokohannya di Dunia Global

KBRN,Surakarta : Saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki 193 negara anggota yang meliputi hampir semua negara di dunia, kecuali beberapa wilayah yang belum diakui sebagai negara merdeka atau memilih untuk tidak bergabung, seperti Vatikan yang memiliki status sebagai pengamat. Setiap negara anggota memiliki perwakilan di Majelis Umum PBB, yang merupakan salah satu dari enam badan utama PBB, di mana semua anggota memiliki hak suara yang setara.

Dikutip dari laman resmi PBB www.un.org pimpinan tertinggi organisasi ini adalah seorang Sekretaris Jenderal atau Sekjen yang mempunyai tanggung jawab sebagai Pemimpin Administrasi PBB dan mengawasi berbagai departemen dan kantor yang mendukung pekerjaan PBB di seluruh dunia. Sekjen PBB juga sebagai diplomat dan mediator internasional yang memainkan peran kunci dalam mediasi konflik internasional. Selain itu Sekjen bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan tentang masalah-masalah yang relevan, mempromosikan dan menjalankan agenda internasional.

Trygve Lie adalah Sekretaris Jenderal pertama PBB yang menjadi Sekjen PBB dari tahun 1946–1952. Sebelum menjabat, ia aktif di bidang hukum dan politik di Norwegia serta berperan penting dalam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mundur setelah menghadapi tekanan selama Perang Korea.

Sekjen ke dua adalah Dag Hammarskjöld menjabat sejak tahun 1953–1961. Hammarskjöld adalah diplomat Swedia yang berperan dalam meredakan konflik global selama Perang Dingin. Dia meninggal dalam kecelakaan pesawat saat menjalankan misi perdamaian di Kongo. Ia dikenal karena etika kerjanya yang kuat dan dianggap sebagai salah satu Sekjen paling berpengaruh dalam sejarah PBB.

Kemudian Hammarskjöld digantikan oleh U Thant sebegai Sekjen PB ketiga sejak 1961–1971. U Thant adalah diplomat asal Myanmar yang menjabat saat Krisis Rudal Kuba dan Perang Vietnam. Sebagai orang Asia pertama yang memimpin PBB, ia dikenal karena pendekatannya yang tenang dan tekadnya dalam menghadapi krisis internasional.

Usai masa jabatannya U Thant digantikan oleh Kurt Waldheim dari tahun 1972–1981. Sebelum menjadi Sekretaris Jenderal, Waldheim adalah diplomat Austria dan pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Austria. Setelah masa jabatannya, kontroversi muncul terkait keterlibatannya dengan Nazi selama Perang Dunia II.

Pimpinan PBB selanjutnya adalah Javier Pérez de Cuéllar yang menjadi Sekjen PBB dari 1982–1991. Pérez de Cuéllar adalah diplomat Peru yang memainkan peran penting dalam negosiasi perdamaian internasional, termasuk perang antara Iran dan Irak. Setelah menjabat, ia kembali aktif dalam politik Peru, termasuk sebagai kandidat presiden.

Kemudian digantikan oleh Boutros Boutros-Ghali ( 1992–1996). Boutros-Ghali adalah diplomat dan akademisi Mesir. Selama masa jabatannya, ia menghadapi tantangan besar seperti genosida Rwanda dan perang di bekas Yugoslavia. Masa jabatannya berakhir setelah Amerika Serikat memveto perpanjangan jabatannya.

Kofi Annan asal Ghana (1997–2006) sebagai Sekjen PBB ke tujuh. Annan adalah Sekjen pertama dari sub-Sahara Afrika dan dikenal karena komitmennya terhadap reformasi PBB, serta perannya dalam mengatasi masalah global seperti HIV/AIDS dan terorisme. Ia menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001 atas usahanya dalam mengedepankan kerja sama internasional.

Kemudian diagntikan oleh Ban Ki-moon (2007–2016) diplomat Korea Selatan yang memperjuangkan isu perubahan iklim, hak asasi manusia, dan krisis pengungsi global. Sebagai Sekjen, ia bekerja untuk memperkuat peran PBB dalam menyelesaikan masalah-masalah globa.

Sampai saat ini PBB dipimpin oleh António Guterres sejak 2017. Guterres adalah mantan Perdana Menteri Portugal dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Dia berfokus pada masalah perubahan iklim, pengungsi, dan mempromosikan perdamaian di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Setiap Sekretaris Jenderal membawa keahlian diplomatik dan pengalaman unik dari latar belakang mereka masing-masing ke posisi ini, berusaha memandu PBB dalam menavigasi masalah-masalah internasional yang rumit. (Wiwik Martani)