RRI.CO.ID, Karanganyar - Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapatkan suntikan anggaran sebesar Rp5 miliar dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah di TPA Sukosari. Anggaran ini dialokasikan khusus untuk pembangunan sarana prasarana vital guna mengintegrasikan sistem pengolahan sampah modern yang ada di lokasi tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karanganyar, Sunarno, menjelaskan dana miliaran rupiah tersebut akan digunakan untuk proyek betonisasi jalan penghubung yang menghubungkan gedung mesin Refuse Derived Fuel (RDF) dengan bangunan pengomposan. Selain itu, anggaran tersebut juga mencakup perbaikan sistem drainase di area TPA yang selama ini menjadi kendala teknis saat musim hujan.

“Alhamdulillah kita dapat anggaran juga dari Benkeu untuk sarpras di Sukosari itu untuk nanti betonisasi yang dari bangunan pengomposan kita koneksikan dengan bangunan RDF. Sementara yang kami terima informasi 5 miliar, itu dari Benkeu Provinsi,” ujar Kepala DLH Karanganyar, Sunarno, Sabtu 14 Februari 2026.

Sunarno optimis, intervensi anggaran ini akan menambah usia pakai TPA Sukosari hingga lima tahun ke depan. Selain dana dari provinsi, Kabupaten Karanganyar di bawah kepemimpinan Bupati Rober Christanto juga mendapatkan dukungan fisik dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa pembangunan 15 titik TPS 3R untuk memperkuat penanganan sampah di tingkat hulu.

“Termasuk untuk penanganan sampah di hulu karena menjadi prioritas bupati. Kalau hulu tidak ditangani, nanti semua masuk ke TPA, anggaran berapa pun habis di sana. Tahun ini kita juga akan diberi bantuan 15 TPS 3R dari Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Sunarno.

Dukungan finansial dan fisik yang masif ini diharapkan mampu menuntaskan target penutupan zona aktif TPA seluas 2 hektar pada akhir tahun 2026. Sunarno menegaskan, dengan anggaran yang terarah, sistem pengelolaan sampah di Karanganyar kini bertransformasi dari sekadar pembuangan menjadi sistem pabrikasi yang efisien melalui teknologi RDF dan kompos.

“Bentuknya anggaran, nanti fisiknya bangunan diserahkan ke desa. Dengan dukungan ini, sampah tetap berada di situ tapi masuk ke pabrik RDF dan pabrik kompos,” ucapnya.