RRI.CO.ID, Boyolali - Pada periode keberangkatan jemaah haji 2026, muncul kembali berbagai modus penipuan yang menyasar calon jemaah, khususnya terkait verifikasi data kependudukan dan penawaran keberangkatan instan.

Wakil Kepala Bidang Pembekalan Embarkasi Haji Donohudan, David Jafar Saputra mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi.

“Ya Pak, ee himbauan ini masih banyak ada beberapa oknum dari pihak luar yang mengatasnamakan Kementerian Haji untuk ya kejahatan gimana untuk himbauannya Pak? Ee kita tekankan banyak yang beredar saat ini yaitu terkait verifikasi data NIK jemaah haji,” ujarnya, Sabtu 2 Mei 2026.

Ia menegaskan, seluruh dokumen jemaah haji tahun 2026 telah rampung, termasuk visa yang sudah diterbitkan. Karena itu, tidak ada lagi proses pembaruan data yang memerlukan tindakan dari jemaah.

“Kita pastikan seluruh jemaah haji tahun 2026 ini visa hajinya itu sudah terbit semua,” ucapnya.

David juga menyoroti maraknya pesan singkat hingga panggilan telepon yang meminta jemaah mengklik tautan tertentu atau mentransfer sejumlah uang. Ia memastikan, hal tersebut merupakan penipuan.

“Jadi apabila ada beberapa oknum yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umroh maupun yang mengatasnamakan Dinas apa, Disdukcapil terkait dengan verifikasi data NIK, data kependudukan yang jemaah itu sendiri harus meng-mengklik suatu link atau dihimbau atau mungkin dapat WA ataupun dapat telepon dari pihak yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun Kementerian Agama, kita pastikan itu tidak resmi bukan dari pihak kita,” katanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan terkait tawaran keberangkatan haji tanpa antrean yang disebut sebagai modus lama yang kembali muncul.

“Itu penipuan ya? Iya penipuan,” katanya.

Beberapa laporan terkait kasus serupa, lanjutnya, sempat muncul di wilayah Pantura dan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia menambahkan, praktik ini kerap memanfaatkan ketidaktahuan jemaah dengan meminta biaya tambahan melalui transfer.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya terus melakukan sosialisasi agar jemaah tidak tergiur tawaran ilegal dan tetap mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan pemerintah. (Ase)