Pemerintah Tegas Awasi Haji Ilegal dan KBIHU Nakal
- 02 Mei 2026 17:03 WIB
- Surakarta
RRI.CO.ID, Boyolali - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pengawasan ketat terhadap praktik haji ilegal serta aktivitas KBIHU yang tidak mematuhi aturan, saat meninjau Embarkasi Solo bertepatan dengan kedatangan Kloter 34.
Ia menyoroti adanya pelanggaran oleh dua kelompok KBIHU yang memberangkatkan jemaah untuk kegiatan di luar agenda resmi tanpa koordinasi. “Nah kemarin kami sudah memperingatkan KBIHU-nya. Ya jadi itu dua rombongan dari Probolinggo satu lagi dari Bekasi,” ujarnya, Sabtu 2 Mei 2026,
Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin petugas haji, sehingga berpotensi mengganggu kondisi jemaah. Pemerintah pun tidak segan mencabut izin jika pelanggaran terulang. “Sekali lagi melakukan hal-hal seperti itu tanpa koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh kami akan cabut izinnya,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap keberangkatan haji nonprosedural. Hingga saat ini, puluhan calon jemaah telah dicegah keberangkatannya karena menggunakan visa yang tidak sesuai. “Hari ini saya dapat laporan kemarin sudah dicegah untuk keluar dari Indonesia itu ada empat puluh dua orang,” ucapnya.
Dahnil menambahkan, penindakan dilakukan di sejumlah bandara besar untuk mencegah risiko hukum berat bagi jemaah di Arab Saudi. Ia menyebut pengawasan dilakukan bersama pihak imigrasi dan kepolisian.
Di sisi lain, pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap keterlambatan penerbangan yang berdampak pada pelayanan jemaah. Maskapai diminta meningkatkan tanggung jawab, termasuk menyediakan kompensasi jika terjadi penundaan. “Kami, pak menteri sudah memerintahkan supaya ee apa namanya ada peringatan ada penalti kepada maskapai,” ujarnya.
Terkait kesiapan layanan, Dahnil memastikan adanya peningkatan fasilitas, termasuk distribusi kartu nusuk yang kini telah diselesaikan sejak di tanah air. Hal ini dinilai mempermudah jemaah saat tiba di Arab Saudi.
Dalam aspek kesehatan, pemerintah bekerja sama dengan fasilitas medis di Arab Saudi guna menekan angka kematian jemaah. Hingga saat ini tercatat tujuh jemaah wafat. “Yang meninggal tujuh yang sampai dengan detik ini kita ingin terus berharap tentu jumlah yang wafat itu berkurang,” katanya.
Pemerintah berharap berbagai langkah pengawasan dan peningkatan layanan ini mampu menciptakan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia. (Ase)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....