Komisi-1 DPRD Beri Sinyal Pemdes Segera Lelang Jabatan Perangkat

RRI.CO.ID, SRAGEN: Kekosongan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen mendapatkan perhatian Komisi I DPRD Sragen. Data terbaru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sragen, angka kekosongan kini mencapai 319 posisi.

Jumlah kekosongan jabatan perangkat desa di ratusan desa di Bumi Sukowati itu terus melonjak signifikan. Ini dipicu oleh moratorium panjang selama tahun politik 2024 dan juga banyaknya perangkat yang pensiun.

Kondisi ini diketahui saat audiensi antara Persatuan Perangkat Desa (PRAJA) Sragen dengan Komisi 1 DPRD dan pihak eksekutif di Gedung DPRD Sragen, Senin 26 Januari 2026.

Baca Juga: Ratusan Kursi Perangkat Desa Kosong, Praja Temui DPRD Sragen

Ketua Komisi 1 DPRD Sragen, Endro Supriyadi membuka peluang bagi pemerintah desa untuk segera melakukan seleksi perangkat desa. DPRD juga menaruh perhatian khusus pada metode seleksi yang akan dilakukan nanti.

Komisi 1 berharap proses pengisian 319 jabatan ini tidak hanya sekadar formalitas. Endro menegaskan seleksi harus benar-benar mencari SDM yang kompeten melalui proses yang transparan.

"Kami ingin prosesnya fair. Jangan sampai dinamika di lapangan merusak kualitas pelayanan publik di desa hanya karena proses seleksi yang tidak akuntabel," ucap Endro.

Pertemuan maraton ini akan dilanjutkan dengan pemanggilan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Sragen pada Selasa (27/1) pukul 09.00 WIB untuk mematangkan teknis dan kebijakan pengisian perangkat tersebut.

Mengenai tuntutan kenaikan penghasilan perangkat desa, Endro masih mempertimbangkan banyak hal. Salah satu faktornya fiskal anggaran Pemerintah Daerah yang sedang tidak baik-baik saja.

Di sisi lain Endro membandingkan beban anggaran daerah yang juga harus menanggung gaji ribuan PPPK. Gaji PPPK Pemkab Sragen saat ini jauh dibawah UMK.

"Kita harus melihat secara makro. PPPK paruh waktu saja gajinya masih di bawah perangkat desa dengan selisih sekitar Rp600 ribu hingga Rp700 ribu. Di Sragen, Siltap Kades bahkan ada yang sudah menyentuh Rp4 juta, jauh di atas standar minimal," ujar Endro. MI