KBRN, Surakarta: Baru-baru ini beredar kabar palsu di media sosial yang mengatasnamakan bantuan insentif untuk guru non-ASN dan honorer. Klaim yang tersebar menyatakan guru dapat menerima bantuan sebesar Rp2,1 juta dengan hanya mengakses tautan tertentu.

Namun, setelah ditelusuri oleh tim cek fakta, tautan yang dibagikan tersebut ternyata bukan laman resmi pemerintah, melainkan situs yang diduga sebagai modus phishing untuk mencuri data pribadi pengguna seperti nama dan nomor Telegram.Mengutip dari laman turnbackhoax.id, Pemerintah memang memberikan insentif kepada guru non-ASN dan pendidik nonformal sebesar Rp300 juta per bulan yang dibayarkan secara dirapel menjadi sekitar Rp2,1 juta untuk tujuh bulan.

Proses pengajuan maupun pengecekan penerima insentif ini hanya dapat dilakukan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua pengumuman resmi dan info terkait pencairan tidak pernah menggunakan pesan berantai atau tautan sembarangan di media sosial.

Berbagai situs palsu yang beredar meminta para guru untuk memberikan data pribadi termasuk nomor rekening yang berpotensi untuk disalahgunakan oleh pelaku penipuan. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen secara tegas menegaskan bahwa klaim apapun yang meminta data rekening melalui tautan yang tidak resmi adalah hoaks.

Guru-guru dianjurkan untuk selalu mengecek informasi resmi melalui akun Info GTK mereka dan menghindari pemberian data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Kementerian Pendidikan juga mengimbau para guru agar waspada terhadap hoaks bantuan dana yang beredar.

Apabila terdapat kendala terkait insentif atau penerimaannya, guru dianjurkan untuk mengadu langsung ke Dinas Pendidikan di daerah masing-masing dan tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tautan yang tidak jelas sumbernya. Verifikasi oleh pemerintah daerah adalah langkah yang harus dilalui untuk memastikan keaslian bantuan.

Dengan demikian, warga khususnya guru non-ASN dan honorer diimbau untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi bantuan dana melalui internet. Pastikan semua berita bantuan insentif diperoleh dari jalur resmi pemerintah agar terhindar dari risiko pencurian data dan penipuan yang merugikan. (Desva Fitra/Dinar Rusydiana)