KBRN, Surakarta: Sebuah video yang diunggah akun X (sebelumnya Twitter) “mardigu024” pada Minggu, 22 Juni 2025, menghebohkan publik dengan narasi "Mendagri Sebut 100 Pulau Akan Dijual". Unggahan ini dengan cepat menyebar, terbukti dengan lebih dari 290 ribu kali tayang, 5 ribu likes, lebih dari seribu reposts, dan seribu komentar per Selasa, 30 Juni 2025.

Isu sensitif terkait kedaulatan wilayah memang kerap menjadi pemicu viralnya konten di media sosial. Masyarakat diimbau untuk tidak langsung percaya dan selalu melakukan pengecekan fakta.

Dilansir dari website TurnBackHoax, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo telah mengusut kebenaran klaim serupa jauh sebelum unggahan ini muncul. Artikel “[SALAH] 100 PULAU AKAN DIJUAL” yang tayang pada Minggu, 30 Juni 2024, setahun sebelum unggahan terbaru ini, sudah membantah narasi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa disinformasi mengenai penjualan pulau ini bukanlah isu baru, melainkan hoaks lama yang kembali dimunculkan dengan kemasan berbeda. Melansir dari Detik.com dalam artikel berjudul “3 Fakta Soal Heboh 100 Pulau di Maluku Mau ‘Dijual”, diketahui bahwa isu yang pernah beredar mengenai "penjualan 100 pulau" sebenarnya merujuk pada lelang untuk mencari mitra investor bagi pengembangan pariwisata di Kepulauan Widi, Maluku.

Penting untuk digarisbawahi, lelang ini bukan untuk kepemilikan kepulauan, melainkan kesempatan untuk bekerja sama dengan PT Leadership Islands Indonesia (LII) dalam menggarap potensi wisata yang ada. Artinya, status kepemilikan pulau-pulau tersebut tidak berubah, hanya saja dicari pihak swasta untuk membantu mengembangkannya.

Perbedaan antara "menjual kepemilikan" dan "mencari mitra untuk pengembangan" adalah jurang pemisah yang besar. Narasi di video "Mendagri Sebut 100 Pulau Akan Dijual" sengaja dipelintir untuk menimbulkan kekhawatiran dan memicu reaksi negatif publik.

Upaya pengembangan pariwisata melalui kemitraan dengan investor adalah hal yang lumrah dilakukan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan nasional, tanpa harus mengorbankan kedaulatan atau kepemilikan aset negara.Dengan demikian, berdasarkan hasil penelusuran fakta yang telah dilakukan berulang kali, dapat dipastikan bahwa unggahan berisi narasi “Mendagri Sebut 100 Pulau Akan Dijual” merupakan konten palsu (fabricated content).

Masyarakat diminta untuk lebih cermat dan kritis dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Selalu merujuk pada sumber berita yang kredibel dan terverifikasi untuk menghindari penyebaran hoaks.