KBRN,Surakarta: Serikat Buruh dari Kota Solo kecewa dengan Pemerintah Kota dan Dewan Pengupahan Solo dalam pembahasan UMK. Mereka merasa aspirasi buruh tak digubris dan mengancam akan keluar dari Dewan Pengupahan dan memilih melakukan aksi massa di setiap Hari Buruh.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Endang Setyowati, mengatakan kenaikan UMK Solo 2026 jauh dari harapan serikat pekerja. Padahal dalam rapat bersama dewan pengupahan serikat pekerja mengusulkan kenaikan UMK 2026 menggunakan penghitungan alpha 0,9.

"Kita ngambilnya juga tidak keluar dari angka 0,5-0,9. Dimana pernah ada diskresi dari Presiden 6,5 persen. Tentunya tahun kemarin saja bisa, kenapa tahun ini tidak bisa," ungkap dia saat dijumpai di Balaikota Solo, Kamis (25/12).

Dia kecewa serikat pekerja tidak dilibatkan dalam penetapan nilai terkait UMK Solo 2026 di Karanganyar beberapa hari lalu bersama Dewan Pengupahan. Bahkan saat Dewan Pengupahan menghadap Wali Kota para buruh ditinggal tanpa pemberitahuan.

"Kita tidak tahu dan tidak bisa mengawal akhirnya putuslah angka yang sangat jauh dari harapan. Tidak hanya melihat hasilnya, tapi malihat prosesnya sangat ada apa," kata Endang.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Solo, Wahyu Rahadi menegaskan, seluruh organisasi pekerja buruh yang ada di Surakarta yaitu KSPSI,SPN dan SBSI 92 sedang mempertimbangkan untuk 2026 tidak akan berpartisipasi di Dewan Pengupahan.

"Ya karena hari ini yang dipakai kan justru malah angka pemerintah yang sebenarnya harusnya menjadi regulator. Jadi kami tadi bersepakat bahwa sedang mempertimbangkan untuk tidak kemudian berpartisipasi di Dewan pengupahan di tahun 2026 untuk UMK tahun 2027," ucap Wahyu.

Menurutnya selama ini federasi buruh sudah nurut dengan pemerintah untuk menjaga kondusifitas, namun ternyata aspirasinya diabaikan.

"Salah satunya itu bahwa kemudian apapun yang kita sampaikan aspirasi langsung turun ke jalan."

Wali Kota Solo, Respati Ardi sebelumnya mengatakan mengambil tengah-tengah dari usulan dewan pengupahan, Apindo dan buruh di Solo. "Kita mengambil langkah kemarin dengan dewan pengupahan, Apindo, dan asosiasi serikat buruh kami mencari titik tengah peningkatannya 6 koma sekian persen," katanya di Solo, Rabu (24/12/2025).

Respati pun berharap keputusan tersebut bisa diterima oleh semua seluruh pihak dan bisa menjaga inflasi harga kebutuhan pokok dan menjaga kestabilan harga di Solo. "Karena di tahun 2026 membutuhkan kestabilan," ucap dia.

Meski demikian, kata Respati dengan keputusan itu akan membuka komunikasi dengan semua pihak. Baik pelaku usaha dan serikat pekerja.

"Apabila ada masukan, saran akan kami pertimbangkan. Untuk penyaluran masyarakat berpenghasilan rendah tetap kita jalankan," kata dia. MI