Hoax Video AI Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti Janjikan Dana Bantuan di TikTok

RRI.CO.ID, Surakarta - Sebuah unggahan video manipulatif beredar di media sosial TikTok melalui akun "user7505283339160" dengan mencatut wajah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Dalam rekaman tersebut, tiruan digital sang menteri tampak mengumumkan pendaftaran dana bantuan serta meminta warganet untuk mencantumkan usia dan asal daerah di kolom komentar.

Untuk memuluskan aksi penipuan, pengunggah turut menyertakan dua nomor WhatsApp berbeda pada biodata serta nama akun guna mengarahkan proses konsultasi mandiri. Unggahan yang menyasar publik luas ini dengan cepat menyita perhatian netizen hingga mengumpulkan ribuan tanda suka, ribuan komentar, serta dibagikan ulang lebih dari seribu kali.

Melansir laman Turnbackhoax.id, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo langsung melakukan pengujian keaslian audiovisual pada video yang beredar guna merespons potensi kejahatan siber tersebut. Pengamatan awal memperlihatkan kejanggalan fisik yang mencolok, seperti artikulasi bibir yang tidak sinkron dengan narasi suara.

Pemeriksaan teknis dilanjutkan dengan mengunggah materi video ke platform deteksi kecerdasan buatan, Hive Moderation. Pemindaian sistem mengonfirmasi bahwa tayangan tersebut merupakan produk deepfake berbasis AI dengan tingkat probabilitas rekayasa mencapai 99,3 persen.

Penelusuran gambar pembanding melalui Google Image Search mengungkap konteks asli dari dokumen visual yang digunakan oleh pelaku. Visual asli tersebut rupanya bersumber dari dokumentasi di situs muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 saat Abdul Mu’ti menjabat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, yang membahas kritik implementasi demokrasi dan tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan.

Pemeriksaan tambahan turut dilakukan dengan melacak identitas kedua nomor WhatsApp yang dicantumkan pelaku melalui aplikasi Getcontact. Hasil pelacakan basis data membuktikan bahwa kedua nomor telepon tersebut tidak memiliki keterkaitan resmi dengan Kementerian Pendidikan maupun penyaluran program bantuan pemerintah.

Berdasarkan seluruh fakta digital yang ditemukan, tayangan pendaftaran bantuan tersebut dipastikan sebagai konten buatan. Kewaspadaan publik terhadap penggunaan teknologi deepfake yang mencatut pejabat negara sangat diperlukan agar masyarakat terhindar dari jebakan penipuan berbasis pengumpulan data pribadi.