Pengamat Nilai Satgas Pungli Parkir Perlu Dibarengi Pembenahan Tata Kelola

RRI.CO.ID, Surakarta- Pembentukan Satgas Terpadu oleh Pemerintah Kota Surakarta dinilai menjadi langkah cepat untuk merespons maraknya keluhan masyarakat terkait pungutan liar dan tarif parkir di luar ketentuan. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Surakarta, Dr. Budiman Widodo, mengapresiasi respons Pemkot Surakarta, namun menilai persoalan perparkiran perlu dilihat sebagai bagian dari tata kelola yang lebih menyeluruh.

Budiman mengatakan pembentukan satgas merupakan langkah yang baik karena pemerintah merespons persoalan pungutan parkir yang sudah terjadi di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak lagi sekadar membutuhkan langkah pencegahan, tetapi juga tindakan terhadap pelanggaran, karena “peristiwa itu sudah terjadi, jadi tidak preventif lagi, ini harus ada tindakan.”

Menurut Budiman, persoalan pungutan liar merupakan akumulasi dari berbagai kendala dalam sistem perparkiran yang selama ini memunculkan keluhan masyarakat. Ia menilai kasus pungutan dengan tarif yang tidak masuk akal menjadi puncak persoalan, sehingga penanganannya tidak cukup hanya melalui satgas, tetapi harus disertai evaluasi terhadap sistem perparkiran secara keseluruhan.

Budiman juga menyoroti besarnya target retribusi parkir yang diproyeksikan Pemerintah Kota Surakarta, yakni sekitar 28,5 miliar rupiah per tahun. Ia menilai besarnya target tersebut harus diimbangi dengan strategi yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, karena “Pemkot Solo harus membuat suatu strategi yang betul-betul bisa membuat masyarakat itu nyaman, secara aman,” termasuk memastikan pengguna jasa parkir tidak menghadapi ancaman ketika menolak membayar pungutan di luar ketentuan.

Dalam konteks penindakan, Budiman menilai peningkatan kewenangan dari sanksi administratif menuju penindakan hukum perlu diperjelas efektivitasnya. Ia mempertanyakan apabila penindakan terhadap pelanggaran parkir hanya berakhir pada tindak pidana ringan. “Kalau kita bicara tipiring itu, sanksi itu tidak akan diberlakukan maksimal, sehingga pembentukan satgas harus benar-benar memberikan dampak terhadap pelanggaran yang berulang," kata Budiman.

Budiman menilai pemerintah juga perlu memperhatikan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem perparkiran, mulai dari pemerintah, masyarakat sebagai pengguna jasa, hingga pihak pengelola atau swasta. Menurutnya, kebijakan tarif dan pembagian zona parkir pada dasarnya sudah cukup baik, tetapi persoalan muncul pada tahap implementasi ketika terjadi penyalahgunaan. “ Jadi akar persoalan bagaimana pemerintah ini masuk, mengintervensi adanya penyalahgunaan tadi menjadi bagian penting yang harus diselesaikan," ujarnya

Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah, menurut Budiman, adalah memperkuat pengawasan terhadap pengelola melalui mekanisme kontrak. Ia menilai pembinaan terhadap pengelola dan juru parkir merupakan langkah preventif, tetapi jika pelanggaran terus terjadi, pemerintah dapat menggunakan klausul dalam kontrak menjadi instrumen pengendalian.

Budiman juga mendorong adanya sistem pembayaran parkir yang lebih transparan dan mengurangi transaksi langsung antara pengguna dan petugas. Ia mencontohkan penerapan e-parkir maupun sistem parkir berlangganan yang dirancang agar petugas tetap memperoleh bagian pendapatan, sekaligus mengurangi peluang terjadinya pungutan liar, karena dalam tata kelola publik diperlukan transparansi dan tidak adanya monopoli maupun transaksi langsung.

Menurut Budiman, penanganan persoalan parkir juga perlu memperhatikan pengaturan kendaraan besar di kawasan destinasi, termasuk dengan menerapkan sistem drop off dan mengarahkan bus ke kantong parkir yang tersedia. Sementara itu, untuk pembentukan Satgas Terpadu, ia berharap perparkiran tidak sekadar “nebeng” dalam satgas yang cakupannya lebih luas, tetapi memiliki perhatian dan strategi penanganan yang jelas agar pembentukan satgas benar-benar menghasilkan perubahan tata kelola perparkiran di Kota Surakarta. (Wiwik)