RRI.CO.ID, Surakarta – Inklusi bagi anak tidak cukup dimaknai sebagai menghadirkan anak penyandang disabilitas dalam suatu kegiatan. Lebih dari itu, inklusi berarti memastikan setiap anak dapat berpartisipasi secara setara, aman, dan bermakna sejak usia dini.

Hal tersebut disampaikan Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos., M.Si., dari LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dalam program Obrolan Siang (OBSI) RRI Surakarta pada Sabtu, 18 Juli 2026, menjelang peringatan Hari Anak Nasional.

Menurut Dr. Rina, masih banyak masyarakat yang menganggap inklusi hanya berkaitan dengan penyandang disabilitas. Padahal, konsep tersebut mencakup seluruh kelompok yang berpotensi mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi di masyarakat.

"Inklusi adalah bagaimana anak-anak, apa pun kondisinya, mampu berpartisipasi secara penuh, setara, aman, dan bermakna. Kalau hanya sekadar dihadirkan tanpa kesempatan berpartisipasi, itu baru integrasi, belum inklusi," katanya.

Ia menilai pembentukan sikap inklusif harus dimulai sejak masa kanak-kanak karena periode tersebut merupakan masa emas pembentukan karakter. Sayangnya, anak-anak masih lebih sering diperkenalkan pada konsep "kesempurnaan" dibanding keberagaman.

"Yang diajarkan sejak awal adalah standarisasi normalitas. Yang normal itu seperti ini, yang standar itu seperti ini. Kalau tidak dimulai dari anak-anak, ini akan menjadi masalah ke depannya," ujarnya.

Dr. Rina menjelaskan, pengenalan keberagaman dapat dilakukan melalui cara sederhana, seperti permainan, cerita, maupun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak juga perlu diajarkan empati agar mampu memahami perbedaan tanpa memandang rendah orang lain.

Selain membangun penerimaan dari lingkungan, ia menekankan pentingnya menumbuhkan rasa percaya diri pada anak penyandang disabilitas agar berani berinteraksi dengan masyarakat. "Bukan hanya masyarakat yang harus menerima, tetapi anak-anak disabilitas juga perlu dibangun kepercayaan dirinya agar berani masuk ke dalam lingkungannya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Rina juga menyoroti tantangan penerapan pendidikan inklusif di Indonesia. Meski berbagai regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala, mulai dari keterbatasan guru pendamping khusus, anggaran, hingga sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya aksesibel.

"Kalau secara dokumen negara sudah hadir, tetapi pekerjaan rumahnya adalah implementasi. Persoalan guru pendamping, anggaran, dan aksesibilitas masih menjadi tantangan di banyak sekolah," ucapnya.

Memperingati Hari Anak Nasional, ia berharap inklusivitas tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memberi ruang bagi anak penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi secara nyata. "Jangan hanya sekadar dihadirkan sebagai simbol inklusi. Suara mereka harus didengarkan secara bermakna dan kebutuhan mereka benar-benar dipenuhi," katanya.