RRI.CO.ID, Surakarta - Sebuah narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto menyebut pendanaan program unggulannya murni dari uang sitaan korupsi beredar luas di media sosial Facebook. Unggahan yang disebarkan sejak awal Mei lalu tersebut menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali tidak menyentuh pajak rakyat.

Kiriman visual tersebut telah memicu reaksi publik dan komentar dari warganet. Namun, pemotongan kutipan dalam narasi yang dibangun akun tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai struktur anggaran negara.

Dilansir dari TurnBackHoax, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo telah melakukan penelusuran digital terkait pernyataan asli sang presiden. Rekam jejak digital mengarah pada laporan kompas.tv berjudul “Prabowo Soal MBG dan Koperasi Desa: Dari Sitaan Korupsi ke Rakyat”.

Dalam pemberitaan utuh tersebut, Kepala Negara memang menegaskan komitmennya untuk memburu aset para koruptor demi kesejahteraan masyarakat. Presiden menyampaikan bahwa dana hasil rampasan dari kasus rasuah akan dialihkan secara simbolis untuk memperkuat program sosial pemerintah.

Kendati demikian, teks pidato presiden sama sekali tidak menegasikan peran APBN konvensional dalam menopang program-program strategis tersebut. Selain dari uang sitaan, Prabowo secara eksplisit menekankan pentingnya langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran negara.

Struktur pembiayaan jangka panjang untuk MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih sejatinya tetap bertumpu pada pos penerimaan resmi pemerintah. Oleh karena itu, klaim bahwa program ini sama sekali bebas dari komponen pajak rakyat dinilai kurang akurat dan mengabaikan sumber utama APBN.

Penyebaran informasi yang memilah kutipan secara sepihak ini pada akhirnya mengaburkan fakta objektif mengenai pengelolaan keuangan negara di mata publik. Fenomena ini menjadi pengingat penting bagi kita semua untuk selalu mencerna dinamika politik nasional dengan sudut pandang yang utuh dan kritis.