RRI.CO.ID, Surakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri melalui Dinas Pertanian dan Pangan menargetkan program pipanisasi dengan system gravitasi mampu mengairi lahan sekitar 15 hingga 20 hektar untuk setiap kelompok tani penerima program tersebut.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Sugianto, mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah menjaga ketersediaan air dalam menghadapi musim kemarau dilahan pertanian dengan mengembangkan irigasi perpipaan dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia. Sistem pipanisasi ini, di sejumlah wilayah, menggunakan prinsip gravitasi sehingga tidak membutuhkan tenaga listrik atau pompa.

“ Wonogiri ini kan bervariatif. Topografinya daerah pegunungan khususnya. Kami dari Dinas Pertanian dan dihubung oleh Pemda Wonogiri maupun dari Dana APBD Provinsi senantiasa memberikan program terkait dengan pemanfaatan air . Di mana kita mengadakan gravitasi, “ujar Sugianto dalam dialog interaktif di RRI Rabu 29 Juli 2026.

Menurut Sugianto, program tersebut telah memberikan manfaat bagi petani. Lahan yang sebelumnya hanya mampu ditanami satu kali padi, kini dapat dikembangkan menjadi dua kali tanam padi, kemudian dilanjutkan dengan palawija. Dengan demikian, intensitas tanam dapat meningkat hingga tiga kali dalam setahun.

Menurutnya keterbatasan air masih menjadi persoalan, terutama di wilayah selatan Wonogiri yang kerap mengalami kekeringan pada Juli, Agustus, hingga September. Kondisi ini berpotensi menurunkan produksi pertanian. Karena itu, petani didorong menyesuaikan pola tanam dengan kondisi ketersediaan air.

Sugianto menjelaskan, pada musim tanam kedua dan ketiga, petani dapat memilih varietas padi berumur genjah apabila air masih mencukupi. Sementara di wilayah yang kekurangan air, petani didorong beralih ke komoditas hortikultura maupun tembakau yang dinilai lebih efisien dalam penggunaan air.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga menyiapkan program pembangunan seribu sumur bor untuk membantu petani menghadapi ancaman kekeringan. Pada 2026, sebanyak 339 titik sumur direncanakan dibangun secara bertahap.

Meski demikian, Sugianto mengakui pengelolaan air di lapangan tetap menghadapi tantangan. Pembagian air antarpetani berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak dikelola secara adil. Karena itu, kelompok tani, P3A, dan GP3A didorong aktif mengatur jadwal pengairan sekaligus menjaga jaringan irigasi.

Sementara itu Ketua Kelompok Tani Sonomulyo, Dusun Malangan, Desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri Sugiyatno, mengatakan sebagian lahan pertanian di wilayahnya belum mendapatkan akses jaringan irigasi.

Untuk memenuhi kebutuhan air, petani terpaksa mengandalkan sumur pompa. Namun, penggunaan pompa juga membutuhkan biaya operasional, sementara ketersediaan air sangat bergantung pada kondisi sumber air di wilayah tersebut.

Menurut Sugiyatno, keberadaan jaringan pipanisasi menjadi salah satu harapan petani untuk mendapatkan akses air yang lebih terjamin. Dengan adanya dukungan pengairan, petani dapat mengatur waktu tanam dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas lahan.

“Kebetulan kami di wilayah Selogiri, Kecamatan Selogiri, wilayah Wonogiri bagian paling Bagian utara. Kita sebenarnya ada Bendungan Colo atau cek aliran irigasi dari Waduk Gajah Mungkur. Cuma karena wilayah kami lebih tinggi di Desa Kepatihan, kami tidak mendapatkan aliran irigasi itu. Jadi akhirnya kami alternatif membuat sumur pompa untuk kita alirkan ke lahan kami. Tentunya sangat membutuhkan mesin dan pompanisasi gitu,“ ujar Sugiyatno.

Persoalan keterbatasan air juga menjadi perhatian Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Wonogiri, Dwi Sartono. Ia menilai pipanisasi memiliki peran strategis, terutama untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya hanya mengandalkan curah hujan. Ketersediaan air dapat membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan produktivitas pada musim tanam kedua, sekaligus memperluas areal tanam pada musim tanam kedua dan ketiga.

Namun, menurut Dwi Sartono, keberadaan infrastruktur pengairan harus diikuti dengan pengelolaan yang baik. Kelompok tani perlu memiliki kesepakatan dalam pembagian air, termasuk jadwal pengairan dan perawatan jaringan. Hal ini penting agar akses air dapat dirasakan secara adil oleh seluruh petani dan tidak menimbulkan persoalan di tingkat lapangan. (Lidia)