RRI.CO.ID, Surakarta - Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kabupaten Sragen terus diarahkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang masih membutuhkan perhatian. Terutama desa-desa dengan tingkat kesejahteraan rendah dan akses infrastruktur yang terbatas.

Kepala Bidang Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Endra Putranto, mengatakan sasaran utama program TMMD adalah desa dengan angka kemiskinan menengah ke atas, desa pinggiran, serta desa tertinggal yang masih menghadapi keterbatasan sarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurut Endra, di Kabupaten Sragen masih terdapat sejumlah wilayah yang memenuhi kriteria tersebut, terutama di kawasan utara Bengawan Solo yang secara umum memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dibanding wilayah selatan akibat keterbatasan potensi alam dan dukungan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur melalui TMMD difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan warga. Salah satunya pembangunan jalan desa yang menjadi akses utama kegiatan ekonomi masyarakat.

“Desa yang menjadi sasaran utama desa dengan angka kemiskinan yang menengah ke atas .Terus kemudian di desa pinggiran dan desa tertinggal seperti itu. Jadi itu menjadi prioritas kami yang akan menjadi sasaran TMMD, “ ujar Endra Putranto saat dialog interaktif di RRI Jumat 17 Juli 2026.

Endra menjelaskan, jalan yang dibangun bukan sekadar jalan lingkungan biasa, melainkan jalan penghubung antar desa, jalan usaha tani, maupun jalan perintis yang membuka akses menuju wilayah lain. Dengan terbukanya konektivitas tersebut diharapkan distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih lancar.

Ia menambahkan, desa yang ingin menjadi lokasi pelaksanaan TMMD dapat mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Sragen maupun Kodim 0725/Sragen melalui pemerintah kecamatan. Namun karena jumlah pengajuan setiap tahun cukup banyak, pemerintah bersama TNI harus menentukan skala prioritas melalui survei lapangan.

“Jadi kita bekerja sama dengan TNI, Babinsa, Danramil dan dan perangkat desa. Jadi misalnya ada desa yang yang berkeinginan. untuk dilaksanakan pelaksanaan TMMD ini kami sarankan untuk mengajukan dengan proposal. Yang mana di proposal itu desa mengajukan diri, untuk dilaksanakan TMMD nanti diketahui oleh Pak Camat mengajukan kepada kami," ujar Endra.

Menariknya, proses survei dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan kegiatan. Artinya, untuk program TMMD tahun 2027 misalnya, proses peninjauan lokasi sudah dilakukan sejak tahun 2026. Hasil survei berupa kondisi jalan, kebutuhan masyarakat, hingga dokumentasi lapangan kemudian dilaporkan kepada pimpinan sebagai dasar penentuan alokasi anggaran.

Endra juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran TMMD dilakukan secara transparan. Pengadaan material seperti pasir, batu, dan semen dikelola oleh Dinas PMD Kabupaten Sragen, sementara masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran, panjang jalan yang dibangun, hingga jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi melalui informasi yang disampaikan pemerintah desa.

Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan kegiatan nonfisik melalui kerja sama dengan berbagai organisasi perangkat daerah. Mulai dari penyuluhan pertanian, pencegahan narkoba, kesehatan masyarakat, hingga pelatihan bagi kelompok tani dan pemuda desa. (Lidia)