RRI.CO.ID, Surakarta - Program “Obrolan Komunitas” RRI Surakarta pada Jumat, 1 Mei 2026 menghadirkan narasumber dari Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia), yakni Sukiman (ketua), Wariyanto (plt sekretaris), dan Nugroho Setiawan (humas). Pertuni merupakan organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada penghimpunan dan pemberdayaan penyandang tunanetra di Indonesia.

Ketua Pertuni Surakarta, Sukiman, menegaskan peran strategis organisasi ini dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas. “Pertuni adalah organisasi kemasyarakatan yang melakukan advokasi untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang tunanetra sebagai warga negara," kata Sukiman.

Di Surakarta, Pertuni telah berdiri sejak 1993 dan kini memiliki sekitar 40 anggota aktif. Berbagai program dijalankan secara rutin, mulai dari pelatihan keterampilan hingga penguatan solidaritas antaranggota. Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk meningkatkan kemandirian tunanetra.

Dalam aspek kehidupan sehari-hari, sebagian besar anggota bekerja sebagai terapis pijat, meski ada pula yang mengembangkan usaha mandiri. Nugroho Setiawan, misalnya, mengungkapkan bahwa ia memiliki usaha snack yang telah dijalankannya dan mampu menghidupi keluarganya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyandang tunanetra memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi.

Perkembangan teknologi juga membawa dampak positif bagi tunanetra. “Kami sangat merasakan manfaat kecanggihan teknologi, terutama smartphone, untuk mengakses informasi dan mobilitas,” ujar Nugroho. Meski demikian, belum semua penyandang tunanetra mampu mengakses teknologi secara merata.

Dari sisi pendidikan dan pekerjaan, peluang bagi penyandang disabilitas dinilai semakin terbuka. “Undang-undang memberikan akses kepada semua penyandang disabilitas, bahkan ada kesempatan untuk menjadi ASN,” kata Sukiman. Hal ini menjadi indikator meningkatnya perhatian negara terhadap inklusivitas.

Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama terkait fasilitas publik dan pemberdayaan ekonomi. Warianto menyoroti perlunya dukungan nyata dari pemerintah. “Kami berharap ada perhatian khusus, termasuk penyediaan lembaga bimbingan kerja agar teman-teman tunanetra bisa lebih berdaya,” katanya.

Selain itu, aksesibilitas fasilitas umum juga menjadi perhatian utama. Sukiman menegaskan bahwa setiap fasilitas publik harus bersifat aksesibel, misalnya dilengkapi huruf Braille dan informasi suara. Sementara itu, Nugroho menambahkan bahwa pendampingan petugas sangat dibutuhkan karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi hanya melalui fasilitas fisik.

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa penyandang tunanetra memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi. Namun, dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat tetap diperlukan agar terwujud lingkungan yang benar-benar inklusif dan setara. (CA)