RRI.CO.ID, Surakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah hingga April 2026 terus menjadi perhatian berbagai pihak. Selain dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki gizi anak, program ini juga menghadapi sejumlah catatan kritis di lapangan.

Ahli Gizi dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Klaten, Sri Handayani, SKM, M.Kes menilai, secara konsep MBG merupakan intervensi yang tepat. "Hanya dalam implementasinya, program ini masih perlu penyempurnaan agar benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan, terutama anak kurang gizi," katanya dalam Dialog Pagi Sabtu, 25 April 2026.

Ia menyebutkan, pada tahap awal pelaksanaan, cakupan penerima yang terlalu luas berpotensi menyebabkan kurang optimalnya dampak program. Karena itu, kebijakan untuk memfokuskan MBG pada anak dengan kondisi gizi kurang dinilai sebagai langkah yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, kualitas menu dan kesesuaian dengan pola makan lokal juga menjadi sorotan. Di sejumlah daerah, ditemukan makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh anak-anak karena kurang sesuai dengan selera atau kebiasaan setempat.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan food loss atau pemborosan makanan. Menurutnya, hal ini seharusnya dapat diantisipasi dengan mengedepankan menu berbasis bahan pangan lokal yang lebih familiar bagi anak-anak di masing-masing daerah.

Dari sisi pengawasan, tantangan juga muncul dalam memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga. "Distribusi dalam skala besar memerlukan sistem kontrol yang kuat agar tidak terjadi masalah seperti makanan tidak layak konsumsi," ujar Handayani.

Di sisi lain, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program ini juga menjadi perhatian. Sejumlah pihak menilai, efektivitas penggunaan anggaran perlu terus dievaluasi agar memberikan dampak maksimal terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi anak.

Pengamat menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya program, tetapi juga ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi lokal. Evaluasi berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar program ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi generasi masa depan. (Wiwik)