RRI.CO.ID, Surakarta – Program Obrolan Siang Pro 1 RRI Surakarta pada Senin, 16 Maret 2026 membahas upaya mewujudkan rusunawa ramah gender bersama Kepala UPT Rumah Sewa Dinas Perumahan,dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan kota Surakarta Iswan Fitradias P, S.T. Rusunawa di Surakarta ditujukan sebagai hunian sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan single parent menjadi prioritas, dengan sekitar 15% penghuni berasal dari kategori tersebut. Kebijakan penempatan juga mengutamakan mereka di lantai dasar untuk kemudahan akses.

Konsep ramah gender diwujudkan melalui fasilitas yang lebih inklusif. “Untuk yang di lantai dasar dan rusun-rusun kami mayoritas sudah ada akses masuk menggunakan ram selain keberadaan tangga,” katanya. "Selain itu, tersedia guiding block serta penyesuaian ukuran ruang bagi pengguna kursi roda."

Standar hunian juga mengalami peningkatan dari tipe 21 menjadi tipe 36 dengan dua kamar tidur. Hal ini bertujuan untuk mendukung kenyamanan serta kebutuhan keluarga, termasuk anak dan remaja dalam aktivitas sehari-hari.

“Sebagian besar masyarakat itu belum familiar atau sebetulnya belum siap juga untuk menempati hunian vertikal,” Kondisi ini membuat lantai dasar menjadi favorit dan sering diperebutkan, " ujar Isnan.

Saat ini, terdapat sekitar 20 rusunawa yang dikelola dengan total 1.249 unit. Permintaan terus meningkat, sementara ketersediaan terbatas, sehingga sistem antrean diberlakukan bagi calon penghuni.

Dari sisi biaya, tarif sewa relatif terjangkau, mulai Rp100.000 per bulan untuk lantai dasar, dengan penyesuaian berdasarkan lantai dan fasilitas. Meski demikian, pengelolaan masih bergantung pada subsidi pemerintah karena biaya operasional lebih besar dibandingkan pemasukan.

Penghuni wajib memenuhi persyaratan administratif dan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk batas maksimal 4–5 orang per unit. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan hunian digunakan sesuai peruntukan.

Ke depan, pemerintah berharap rusunawa semakin inklusif dan tetap menjadi solusi sementara Sekaligus mendorong masyarakat untuk memiliki hunian mandiri. (CA)