RRI.CO.ID, SRAGEN – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terus dikebut. Meski demikian, hingga saat ini operasional unit dapur tersebut belum mencapai target maksimal.

Data dari Satgas MBG Sragen, dari rencana 126 SPPG yang diproyeksikan, baru sekitar 78 unit yang telah mulai beroperasi. Dengan keterlambatan ini program presiden Prabowo itu belum menyentuh seluruh penerima manfaat di Bumi Sukowati.

Ketua Satgas MBG Sragen, Suroto, mengungkapkan, meskipun secara teknis tidak ada kendala besar, faktor kepatuhan administrasi dan standarisasi lingkungan menjadi catatan penting yang harus segera diselesaikan oleh para mitra atau pengelola dapur. Meskipun ini program nasional tapi tidak boleh menerabas aturan.

"Kendala yang kita hadapi sebetulnya ya tidak ada. Tapi harus kita sampaikan kepada khususnya mitra atau dapur SPPG, yang mana istilahnya kepatuhan administrasi," ucap Suroto Minggu 15 Februari 2026.

Menurut Suroto, semangat percepatan program Presiden ini terkadang terbentur dengan kesiapan dokumen di lapangan. Beberapa titik SPPG masih terkendala status lahan dan izin bangunan.

"Ada yang tanahnya masih berstatus sawah, gedung belum memiliki IMB (PBG), izin lingkungan, hingga sistem pengelolaan limbah (IPAL) yang belum terpenuhi," ujar Suroto.

Selain administrasi, faktor kesehatan lingkungan juga menjadi perhatian serius. Satgas menemukan adanya lokasi dapur yang berdekatan dengan kandang ternak atau tempat pembuangan sampah.

"Ini perlu dievaluasi bersama. Kita ingin gizi tercapai, maka lingkungannya harus benar-benar bersih," kata dia menegaskan.

Terkait sertifikasi layak sehat, Suroto mengakui bahwa kondisi di lapangan masih perlu dirapikan. Jika sebelumnya hanya mengenal Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kini standar yang diminta jauh lebih tinggi.

"Dulu mungkin hanya SLHS dari kesehatan, tapi sekarang arahnya ke ISO. Ini levelnya sudah internasional, bukan hanya nasional lagi. Saat ini kondisinya memang masih perlu penataan serius, atau istilahnya masih 'acak-acakan' dan perlu kita tata bersama," ucap dia.

Program MBG di Sragen tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Suroto yang juga Wakil Bupati Sragen itu menekankan pentingnya peran BUMDes dan koperasi desa sebagai penyuplai bahan baku. Untuk mewujudkan hal tersebut, Satgas MBG akan memperkuat koordinasi lintas sektor yang melibatkan, Dinas Pendidikan dan Kesehatan (Standar gizi dan sanitasi) lantas Disperindag (Rantai pasok bahan baku) serta Camat dan Lurah selaku (Pendampingan wilayah).

"Prinsipnya Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata. Kita tata bareng-bareng. Saya bersama barisan SKPD terus mengingatkan untuk gotong royong. Kita tidak mencari kesalahan, tapi merapatkan barisan agar program Presiden ini berjalan linier dan manfaatnya dirasakan masyarakat, baik dari sisi gizi maupun ekonomi," ujar Suroto. MI