RRI.CO.ID, Surabaya - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dinilai turut meningkatkan kompleksitas kasus penipuan digital, khususnya melalui metode social engineering. Hal ini disampaikan dalam Dialog Tanjung Perak Siang Pro 4 RRI Surabaya.

Narasumber, Daniel Pandapotan, S.Sos., M.IP., menjelaskan bahwa social engineering merupakan teknik manipulasi psikologis yang memanfaatkan kepanikan, rasa percaya, dan urgensi untuk membuat korban secara sukarela menyerahkan data pribadi maupun uang. Menurutnya, kehadiran AI membuat modus penipuan semakin sulit dikenali karena pelaku dapat meniru suara, memalsukan video melalui teknologi deepfake, hingga menyusun pesan yang tampak resmi dan meyakinkan.

Ia menegaskan, masyarakat tidak lagi hanya menghadapi pesan singkat palsu atau tautan berbahaya, tetapi juga potensi pemalsuan suara keluarga, atasan, bahkan tokoh publik. “Yang diserang bukan hanya perangkat, tetapi kepercayaan korban,” ungkapnya.

Kecerdasan buatan membuat penipuan naik level dalam tiga hal. Pertama, dari sisi realisme. AI mampu meniru suara seseorang hanya dari potongan audio singkat dan memanipulasi wajah dalam video melalui teknik deepfake sehingga tampak nyata.

Kedua, personalisasi. Pesan yang dikirim pelaku kini terlihat lebih rapi, sopan, dan menyerupai bahasa resmi institusi seperti bank atau instansi pemerintah. Ketiga, skala. Dengan bantuan AI, pelaku dapat membuat ratusan variasi pesan dalam berbagai bahasa dalam waktu singkat. Jika dulu penipu hanya mengandalkan keberanian, kini mereka juga mengandalkan teknologi.

Dampaknya di Indonesia pun tidak kecil. Data dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre mencatat ratusan ribu aduan dengan total kerugian masyarakat mencapai triliunan rupiah dalam kurun waktu lebih dari satu tahun terakhir. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan tabungan keluarga yang hilang, modal usaha yang lenyap, dan biaya pendidikan yang terancam.

Berbagai modus telah terjadi, mulai dari video deepfake yang mencatut pejabat negara, penipuan yang mengatasnamakan kepala daerah, SMS phishing melalui perangkat fake BTS yang menyamar sebagai bank, penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, tautan palsu e-tilang, hingga penipuan yang mengaku sebagai customer service dan meminta kode OTP. Ada pula modus romance scam atau pig butchering yang membangun hubungan emosional sebelum meminta investasi, serta peniruan suara atasan dalam kasus CEO fraud.

Pola yang digunakan hampir selalu sama, yaitu membangun kepercayaan lalu memanfaatkannya. Dari hasil pembahasan dialog, narasumber menyimpulkan bahwa peningkatan literasi digital menjadi kunci utama pencegahan.

Ia merumuskan tiga langkah sederhana yang harus diingat masyarakat, yakni Stop, Cek, dan Lindungi.

“Stop, Cek dan Lindungi. Berhenti sebentar sebelum merespons pesan mencurigakan, cek melalui jalur resmi, dan lindungi data pribadi. Karena di era AI, yang palsu bisa terdengar dan terlihat sangat nyata,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan dugaan penipuan melalui kanal resmi yang tersedia serta menghubungi pihak bank apabila menemukan transaksi mencurigakan. Menurutnya, keberadaan pusat aduan seperti Indonesia Anti-Scam Centre dapat dimanfaatkan sebagai rujukan publik dalam menangani kasus penipuan digital.

Melalui dialog ini, masyarakat diharapkan semakin waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh pesan yang memicu kepanikan atau tekanan emosional, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi berbasis AI.

Di era AI, yang palsu bisa terlihat dan terdengar sangat nyata. Namun secanggih apa pun teknologi yang digunakan, penipu tetap membutuhkan satu hal, yaitu kepercayaan korban. Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada, berpikir kritis, dan tidak mudah percaya pada informasi atau permintaan yang mencurigakan