RRI.CO.ID, Surabaya — Masifnya penyebaran disinformasi dan manipulasi informasi dinilai menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Jurnalis pun berada di garis depan untuk menghadapi praktik manipulatif yang kian terkoordinasi, baik dari aktor dalam maupun luar negeri.
Merespons persoalan tersebut, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia) melalui program Indo-Pacific Media Resilience (IPMR) menggelar Workshop Penelusuran Sumber Terbuka dan Disinformasi di Hotel Santika Padegiling Surabaya, Sabtu, 28 Febuari sampai Minggu, 1 Maret 2026. Pelatihan ini difokuskan untuk memperkuat ketahanan jurnalis menghadapi praktik Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) dan Domestic Information Manipulation and Interference (DIMI).
Program Officer AJI Indonesia, Kristina, mengungkapkan tingginya kebutuhan jurnalis terhadap penguatan kapasitas ini. Dari sekitar 400 jurnalis di Jawa Timur yang mendaftar, hanya 25 orang yang lolos verifikasi dan mengikuti pelatihan.
“Seleksi dilakukan ketat karena kami ingin memastikan peserta benar-benar aktif dan relevan dengan isu disinformasi,” ujarnya.
Pada hari pertama, trainer Adi Marsiela menjelaskan FIMI sebagai praktik manipulasi informasi yang mengancam nilai demokrasi dan proses politik.
“FIMI memang sering tidak melanggar hukum, tetapi aktivitasnya manipulatif, disengaja, dan terkoordinasi,” jelasnya.
Sementara itu, materi DIMI disampaikan oleh Artika Rachmi Farmita. Ia menekankan bahwa manipulasi informasi tidak hanya datang dari luar negeri.
“DIMI mengarah pada manipulasi informasi di dalam negeri yang sengaja dirancang untuk memengaruhi opini politik publik,” kata Artika.
Menurutnya, operasi DIMI kerap menyamar sebagai konten pengguna biasa di media sosial dan didanai secara tersembunyi.
Pelatihan juga dilengkapi praktik Open Source Intelligence (OSINT) untuk menelusuri dan memverifikasi informasi digital yang berpotensi manipulatif.
Peserta asal Sumenep, Iqbal Fuadi Hasbuna, menilai disinformasi berdampak besar bagi masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, saya jadi lebih memahami bagaimana informasi sengaja dipelintir untuk kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan jurnalis harus berperan sebagai penerang di tengah informasi yang menyesatkan.
Pandangan serupa disampaikan anggota AJI Jember, Yuni, bahwa banjir informasi manipulatif menuntut jurnalis memiliki pisau analisis yang kuat.
“Materi ini sangat relevan, bukan hanya untuk reporter, tapi juga pemimpin redaksi. Bahkan idealnya bisa menjangkau masyarakat umum yang lebih rentan terpapar disinformasi,” ujarnya mengakhiri.