DPRD Soroti Minimnya Anggaran Ketahanan Pangan Daerah
- 28 Feb 2026 15:01 WIB
- Surabaya
RRI.CO.ID, Sidoarjo - DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah memaknai program ketahanan pangan secara lebih serius dan strategis. Pasalnya, alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun untuk sektor pangan dan pertanian dinilai masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
Anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra, Supriyono, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar program administratif, melainkan menyangkut stabilitas ekonomi masyarakat dan keberlanjutan produksi pangan daerah.
“Ketahanan pangan itu bukan program pelengkap. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kalau anggarannya hanya sekitar Rp1 miliar per tahun, tentu sangat minim untuk ukuran daerah sebesar Sidoarjo,” kata Supriyono dalam keterangan yang diterima, Sabtu 28 Februari 2026.
Menurutnya, tantangan sektor pertanian saat ini semakin kompleks, mulai dari alih fungsi lahan, kenaikan biaya produksi, hingga regenerasi petani yang berjalan lambat. Kondisi tersebut membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih kuat, termasuk dukungan anggaran yang memadai.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu menempatkan sektor pangan sebagai prioritas pembangunan, bukan sekadar program rutin tahunan. Apalagi, ketahanan pangan juga berkaitan langsung dengan pengendalian inflasi daerah.
“Kalau kita ingin harga stabil dan petani sejahtera, maka investasinya harus jelas. Jangan sampai program ketahanan pangan hanya menjadi slogan tanpa dukungan anggaran yang cukup,” ujarnya.
Supriyono juga mendorong agar Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo diberikan penguatan program, baik dalam bentuk modernisasi pertanian, bantuan sarana produksi, maupun pendampingan petani secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kebijakan pangan daerah berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami di DPRD akan mengawal agar pemerintah daerah benar-benar serius. Ketahanan pangan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi daerah,” tegasnya.
DPRD berharap evaluasi anggaran dapat dilakukan pada pembahasan perubahan APBD mendatang, sehingga program ketahanan pangan mampu memberikan dampak nyata bagi petani sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.