RRI.CO.ID. Sungai Penuh - Pemerintah Kabupaten Kerinci mengambil langkah serius untuk memperluas kepesertaan jaminan kesehatan di daerahnya. Bupati Kerinci, Monadi, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera melakukan pendataan warga yang tergolong kurang mampu namun belum terdaftar dalam program BPJS Kesehatan.

Arahan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan resmi yang juga membahas percepatan digitalisasi desa. Dalam forum itu, Monadi menekankan pentingnya memastikan kelompok masyarakat rentan tidak terlewat dari perlindungan jaminan kesehatan.

Menurutnya, masih terdapat warga yang secara ekonomi masuk kategori membutuhkan, tetapi belum tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kondisi ini dinilai perlu segera ditangani melalui pendataan yang menyeluruh dan akurat.

"Kepada OPD untuk mendata kembali,warga yang berada di bawah desil 5 dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,"Ujarnya Monadi,Jumat 1 Mei 2026

Proses pendataan akan berfokus pada pembaruan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan ini melibatkan dinas terkait bersama pemerintah desa guna memastikan data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Data yang telah diverifikasi nantinya akan digunakan sebagai dasar pengajuan peserta baru ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dengan biaya yang ditanggung pemerintah.

Monadi juga menegaskan pentingnya transparansi dan ketepatan dalam proses pendataan. Ia meminta seluruh pihak bekerja secara cermat agar bantuan dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci berharap seluruh warga, khususnya yang kurang mampu, dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak tanpa hambatan administratif. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang merata dan berkeadilan.