Wawako Azhar Soroti Pengawasan dan Penataan Aset Daerah

RRI.CO.ID, Sungai Penuh – Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menekankan pentingnya pengawasan, penataan, dan pengamanan aset daerah agar dapat dikelola secara tertib serta memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan.

Hal itu disampaikannya saat mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 ke Provinsi Jambi, Selasa 06 Oktober 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh tersebut membahas berbagai persoalan terkait aset Pemerintah Daerah atau Barang Milik Daerah (BMD), serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jambi.

Kegiatan turut diikuti para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, sekretaris daerah, kepala BKAD, kepala Kantor Pertanahan, serta pimpinan Bank Pembangunan Daerah (Bank 9) se-Provinsi Jambi.

Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan pengelolaan aset daerah menjadi perhatian, mulai dari penataan dan inventarisasi, legalitas kepemilikan, pengamanan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah dan BUMD.

Wawako Azhar mengatakan, aset daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Aset daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Azhar.

Ia berharap kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dapat menjadi momentum untuk menginventarisasi berbagai persoalan aset daerah di Provinsi Jambi sekaligus mendorong penyelesaian secara bersama.

Menurutnya, diperlukan langkah konkret dan solusi yang tepat agar penataan serta pengelolaan aset pemerintah daerah dan BUMD ke depan semakin baik.

“Kita berharap melalui forum ini berbagai persoalan aset pemerintah daerah dan BUMD dapat dibahas secara komprehensif, sehingga ada langkah dan solusi yang tepat dalam penataan serta pengelolaan aset daerah ke depan,” tutupnya.