RRI.CO.ID, Sungai Penuh – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Merangin dalam rapat paripurna, Selasa 04 Agustus 2026.

Bupati Merangin, M. Syukur, mengatakan penyampaian KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027 sekaligus bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Tahun 2027, Pemkab Merangin mengusung tema pembangunan "Memantapkan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Kearifan Lokal."

Untuk mewujudkan tema tersebut, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 7,56 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,49, tingkat pengangguran terbuka ditekan hingga 3,67 persen, serta Gini Rasio dipertahankan pada angka 0,18.

Bupati menjelaskan, arah pembangunan 2027 akan difokuskan pada tiga prioritas utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemerataan infrastruktur dasar, modernisasi sektor pertanian, digitalisasi UMKM, serta pengembangan pariwisata dan investasi. Prioritas ketiga adalah penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan akuntabilitas, manajemen ASN, pengawasan internal, dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pemaparannya, M. Syukur juga menyampaikan proyeksi APBD Kabupaten Merangin Tahun 2027.

Pendapatan daerah direncanakan mencapai sekitar Rp1,6 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp147 miliar, pendapatan transfer Rp1,43 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp17,3 miliar.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,6 triliun, yang dialokasikan untuk belanja operasi Rp1,18 triliun, belanja modal Rp151,8 miliar, belanja tidak terduga Rp20 miliar, serta belanja transfer ke desa sebesar Rp241,6 miliar.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA direncanakan sebesar Rp10 miliar, dengan jumlah yang sama dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah.

Bupati M. Syukur menegaskan, APBD 2027 akan diarahkan lebih besar untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya belanja operasional masih mendominasi.

"APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi merupakan alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada anggaran 2027, secara bertahap kita kembalikan alokasi belanja daerah untuk prioritas pembangunan dan sektor pelayanan publik," tegas M. Syukur.