RRI.CO.ID, Sungai Penuh – Pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar rapat evaluasi penertiban pedagang di Pasar Tanjung Bajure, di tengah polemik relokasi yang masih bergulir di kalangan pedagang.

Rapat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, didampingi Sekretaris Daerah Alpian. Hadir pula para asisten, kepala perangkat daerah terkait, serta camat.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah strategis untuk menata kembali aktivitas perdagangan agar lebih tertib, nyaman, dan sesuai aturan. Evaluasi ini menjadi tindak lanjut dari penertiban yang sebelumnya telah dilakukan di kawasan pasar.

Azhar Hamzah menegaskan, penataan pasar penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pedagang dan masyarakat. Namun, di sisi lain, kebijakan relokasi masih menuai pro dan kontra.

Sejumlah pedagang mengaku keberatan dengan relokasi karena dinilai berdampak pada penurunan pendapatan. Sementara pemerintah tetap mendorong penataan demi menciptakan pasar yang lebih rapi dan tertib.

“Diperlukan kerja sama semua pihak agar kebijakan ini berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik,” ujar Azhar, Jum'at 3 April 2026.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan persuasif akan terus dikedepankan. Pemerintah, kata dia, berupaya menghadirkan solusi terbaik agar para pedagang tetap bisa menjalankan usahanya dengan tertib.

Melalui rapat evaluasi ini, pemerintah berharap penertiban di Pasar Tanjung Bajure dapat berjalan lebih optimal sekaligus meredam polemik yang terjadi, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.