KBRN, Sungai Penuh:Pernyataan tak pantas yang diduga diucapkan oleh anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Fraksi Golkar, Fahrudin, saat kunjungan kerja ke Pasar Beringin, berbuntut panjang. Ucapan bernada penghinaan dengan menyebut nama hewan kepada para pekerja bangunan kini berujung laporan ke pihak kepolisian.

Peristiwa itu terjadi ketika Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh melakukan sidak ke lokasi pembangunan Pasar Beringin beberapa waktu lalu. Dalam momen tersebut, Fahrudin diduga melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung para pekerja bangunan di lapangan.

Merasa dilecehkan dan harga dirinya direndahkan, sejumlah pekerja memutuskan untuk melaporkan Fahrudin ke Polres Kerinci, Jumat (31/10/2025) atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Salah seorang pekerja, Dio Fernandes, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap sikap anggota dewan tersebut.

“Ucapan Fahrudin sangat menyinggung kami. Kami rakyat biasa, tapi kami bukan hewan. Karena itu kami melapor ke Polres agar masalah ini diselesaikan secara adil,” ujar Dio.

Dio menyebut pihaknya telah menunggu itikad baik dari Fahrudin untuk meminta maaf secara terbuka, namun hingga kini belum ada upaya perdamaian.

“Kami sudah menunggu beliau meminta maaf, tapi tidak ada niat baik. Maka kami memilih jalur hukum,” tambahnya.

Para pekerja berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut serta memeriksa Fahrudin. Mereka juga mendesak Partai Golkar Kota Sungai Penuh agar memberi sanksi tegas kepada kadernya itu.

“Kami minta Golkar bersikap. Ucapan seperti itu mencoreng nama baik partai dan lembaga dewan,” tegas Dio.

Kasus ini menjadi perhatian publik di Kota Sungai Penuh. Banyak warga mengecam ucapan tersebut dan menilai seorang wakil rakyat seharusnya menjadi teladan dalam bertutur kata serta menghormati masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Fahrudin maupun Fraksi Golkar DPRD Kota Sungai Penuh terkait laporan tersebut. Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum dan partai politik untuk menindaklanjuti persoalan ini.