KBRN, Sungai Penuh: Aroma busuk dari tumpukan sampah kini menjadi keluhan warga di sejumlah desa di Kabupaten Kerinci. Lahan kosong, pinggir jalan, hingga area yang bukan peruntukannya berubah menjadi tempat pembuangan sampah liar. Pemandangan ini tak hanya merusak estetika, tetapi juga mengancam kesehatan dan memicu protes masyarakat.

Persoalan sampah sejatinya bukan semata soal kebiasaan warga. Minimnya armada pengangkut, keterbatasan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta lemahnya perencanaan dan pengawasan membuat pengelolaan sampah di Kerinci belum berjalan optimal. Kondisi ini menempatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kerinci dalam sorotan publik.

Kader PMII Kerinci–Sungai Penuh, Dirga Abim Agustin, menegaskan bahwa persoalan sampah berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Ia menilai belum terlihat langkah konkret dan terukur dari DLH dalam menyelesaikan persoalan yang kian meluas.

Pada 2025 lalu, saat Kabupaten Kerinci dipimpin Pj Bupati Asraf, pemerintah daerah sempat merespons keluhan warga dengan meninjau lokasi penumpukan sampah dan menggelar rapat bersama UPTD terkait. Namun langkah tersebut belum berdampak signifikan di lapangan.

Memasuki 2026, Kerinci kini dipimpin oleh kepala daerah definitif yang baru. Masalah sampah pun menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa lagi ditunda. Masyarakat menanti aksi nyata dan inovasi berkelanjutan, bukan sekadar wacana.

Kerinci dikenal dengan alamnya yang indah dan sejuk—aset utama pariwisata daerah. Ketika sampah dibiarkan semrawut, bukan hanya lingkungan yang terancam, tetapi juga citra daerah. Dengan kepemimpinan baru, harapan pun kembali digantungkan: mampukah persoalan lama ini akhirnya ditunt

askan?