Afuan Yuza Putra Dorong Peningkatan Efektivitas Program Pro Jambi

RRI,CO.ID, Sungai Penuh: Anggota DPRD Provinsi Jambi, Afuan Yuza Putra, mendorong pemerintah meningkatkan efektivitas program Pro Jambi. Ia menilai pemerintah perlu mempertahankan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu program yang mendapat perhatian ialah beasiswa. Menurut Afuan, program tersebut menunjukkan realisasi yang sangat baik.

Afuan menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat 11 September 2026. Ia meminta pemerintah mempertahankan program beasiswa dalam penataan anggaran perubahan KUA-PPAS 2026. Selain itu, ia mendukung peningkatan program tersebut. Menurutnya, manfaat beasiswa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Penting kami sampaikan agar efektivitas program Pro Jambi harusnya ditingkatkan, terutama program Pro Jambi yang manfaat penerimanya menyentuh langsung kepada masyarakat, seperti beasiswa yang realisasinya sangat baik hendaknya dipertahankan atau bahkan saya mendukung untuk ditingkatkan,” ujar Afuan.

Soroti Arah Penataan Anggaran

Afuan juga menjadikan rapat paripurna tersebut sebagai momentum refleksi dua tahun masa jabatannya. Selama dua tahun, ia menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Ia mewakili masyarakat dari daerah pemilihan Kerinci dan Sungai Penuh. Karena itu, ia menyampaikan sejumlah catatan mengenai pelaksanaan program pemerintah.

“Dua hari yang lalu, tepat dua tahun masa jabatan kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Dengan demikian, penting kami sampaikan sebagai bahan refleksi dua tahun di DPRD Jambi mewakili Kerinci-Sungai Penuh,” katanya.

Dalam penyampaiannya, Afuan turut menyoroti APBD Provinsi Jambi tahun 2025 sebesar Rp4,5 triliun. Sementara itu, pemerintah menargetkan pendapatan tahun 2026 meningkat sebesar 5,77 persen. Ia meminta pemerintah tidak menjadikan perubahan belanja sekadar pergeseran administratif. Menurutnya, penataan anggaran perlu menjawab persoalan struktural di Provinsi Jambi.

Afuan juga mempertanyakan substansi penyesuaian belanja dalam perubahan anggaran. Ia meminta perubahan postur APBD memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, arah anggaran perlu sejalan dengan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Jambi. Ia kemudian mempertanyakan efektivitas penyesuaian belanja tersebut.

“Pertanyaannya, apakah penyesuaian belanja ini benar-benar menjawab persoalan struktural Jambi atau sekadar pergeseran administratif?” ucap Afuan.

Minta Pemerataan Program

Selanjutnya, Afuan menekankan pentingnya pemerataan realisasi program pada seluruh daerah pemilihan. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian secara proporsional kepada setiap wilayah. Kerinci dan Sungai Penuh memiliki enam anggota DPRD sebagai wakil daerah tersebut. Namun, Afuan menilai jumlah keterwakilan itu tidak mengurangi kebutuhan pemerataan program.

Menurut Afuan, pemerataan menjadi bagian dari fungsi representasi anggota DPRD. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kepentingan masyarakat di seluruh daerah. Ia berharap pelaksanaan program tingkat provinsi tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Dengan demikian, setiap daerah pemilihan mendapat perhatian dalam realisasi program.

“Pemerataan realisasi program menjadi penting terhadap seluruh dapil se-Provinsi Jambi. Meskipun kami keterwakilan Kerinci-Sungai Penuh hanya enam orang,” tegasnya.

OPD Diminta Bekerja Maksimal

Afuan kemudian meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD memaksimalkan pelaksanaan program pemerintah. Ia menilai OPD memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah di lapangan. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu menunjukkan kinerja optimal. Ia juga mengaitkan kinerja OPD dengan berbagai kritik terhadap Gubernur Jambi.

Afuan meminta OPD menjalankan tugas secara serius dan bertanggung jawab. Menurutnya, perangkat daerah harus mampu mendukung program pemerintah secara maksimal. Ia bahkan meminta pejabat OPD mundur apabila tidak mampu menjalankan tugasnya. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai catatan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Sebagai catatan, guna menjawab kritik yang ditujukan kepada Gubernur, OPD selaku pembantu Gubernur kami minta bekerja dengan maksimal. Jika tidak mampu, silakan mundur,” ujar Afuan tegas.

Selain itu, Afuan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengambil keputusan secara bijak dan adil. Ia menyampaikan hal tersebut saat proses finalisasi anggaran belanja. Menurutnya, kebijakan anggaran perlu menghindari kecemburuan antar-OPD. Ia juga menegaskan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan birokrasi fokus memberikan pelayanan publik.

Pada akhir penyampaiannya, Afuan kembali mengingatkan tugas pejabat dan wakil rakyat sebagai pelayan masyarakat. Ia menegaskan bahwa perjuangan tersebut harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jambi. Karena itu, ia kembali mendorong peningkatan efektivitas program Pro Jambi. “Kenapa ini kami suarakan, agar kita semua pelayan masyarakat menyadari bahwa lillahita’ala perjuangan ini sesungguhnya untuk kesejahteraan masyarakat Jambi,” pungkas Afuan.