Bupati Monadi Minta OPD Kerinci Tak Anggap Remeh Rekomendasi BPK

RRI.CO.ID, Sungai penuh - Bupati Kerinci Monadi meminta seluruh kepala perangkat daerah tidak menganggap rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai urusan administrasi semata.

Ia meminta setiap temuan segera dituntaskan. Selain itu, hasil pemeriksaan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan Monadi saat mengikuti Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi sampai Semester I 2026.

Kegiatan itu juga membahas tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pertemuan berlangsung di Ruang Pola Lantai II Kantor Bupati Kerinci, Senin 5 Oktober 2026.

Monadi menegaskan setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan. Karena itu, ia meminta OPD tidak menunda penyelesaian temuan. Setiap rekomendasi harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur.

Menurut Monadi, pemerintah daerah juga perlu memperbaiki kelemahan sistem. Langkah itu penting agar persoalan yang sama tidak kembali muncul.

“Temuan harus diselesaikan, rekomendasi harus ditindaklanjuti, kelemahan harus diperbaiki, dan kesalahan yang sama jangan sampai terulang kembali,” tutur Monadi.

Monadi juga mendorong OPD menggunakan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi. Dengan begitu, temuan BPK maupun hasil pengawasan APIP tidak berhenti pada penyelesaian dokumen. Hasil pemeriksaan harus mendorong perubahan dalam cara kerja perangkat daerah.

Ia menilai pembenahan tata kelola harus dimulai sejak awal. Perangkat daerah perlu merencanakan program secara tepat dan menjalankannya sesuai ketentuan.

“Jangan melihat rekomendasi hanya sebagai kewajiban untuk diselesaikan. Jadikan setiap rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki cara kerja kita,” tuturnya.

Selanjutnya, Pemkab Kerinci akan memperkuat pengawasan internal. Pengawasan mencakup pengelolaan keuangan, aset daerah, pelaksanaan program, hingga pelayanan publik.

Monadi menilai pengelolaan pemerintahan yang tertib akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pertanggungjawaban yang jelas dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.

“Kita ingin membangun pemerintahan yang tertib, transparan, profesional, dan akuntabel. Karena itu, setiap proses harus kita kerjakan dengan benar sejak awal,” kata Monadi.

Karena itu, Monadi meminta seluruh perangkat daerah menjaga komitmen dalam menjalankan tugas. Setiap rekomendasi harus selesai, setiap kelemahan harus diperbaiki, dan setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan.