471 Balita Tak Lagi Terdampak Stunting, Merangin Perkuat Intervensi Gizi

RRI.CO.ID, Sungai Penuh - Pemerintah Kabupaten Merangin mencatat perkembangan positif dalam upaya menekan angka stunting. Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, jumlah balita terdampak stunting turun signifikan dari 1.109 balita pada Juni 2026 menjadi 638 balita pada Agustus 2026.

Penurunan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam rapat koordinasi evaluasi percepatan penurunan stunting yang digelar secara daring bersama Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Edi Cahyono Sugiarto.

Edi Cahyono Sugiarto juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat.

Rapat evaluasi berlangsung Kamis 27 Agustus 2026 dan dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, dari Ruang MPC Bappeda.

Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pejabat lintas sektor. Di antaranya Asisten I, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, serta perwakilan DPPKB, Dinas Kesehatan, dan DPMD.

Dalam rapat tersebut, Sekda Zulhifni memberikan arahan khusus terkait strategi percepatan penanganan masalah gizi di Kabupaten Merangin.

Ia meminta seluruh jajaran terkait memprioritaskan intervensi gizi bagi balita terdampak stunting yang berada di sekitar lokasi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Anak-anak terdampak stunting yang berada di sekitar Dapur MBG harus menjadi prioritas utama pemenuhan gizinya. Kita manfaatkan keberadaan fasilitas ini agar dampak intervensinya lebih cepat terasa dan angka stunting di Merangin bisa kita tekan hingga ke level seminimal mungkin,” tegas Zulhifni.

Menurutnya, keberadaan Dapur MBG dapat dimanfaatkan untuk memperkuat intervensi gizi secara lebih terarah, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.

Capaian penurunan jumlah balita terdampak stunting tersebut menjadi modal penting bagi Pemkab Merangin untuk memperkuat program pencegahan dan penanganan stunting secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah bersama TPPS Pusat terus mendorong sinergi lintas sektor agar intervensi tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga menyasar pemenuhan gizi dan pencegahan munculnya kasus baru.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Merangin berharap tren penurunan stunting dapat terus dipertahankan hingga mencapai angka seminimal mungkin.

Pemerintah juga menekankan pentingnya konsistensi pemantauan dan intervensi di lapangan agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Dengan penurunan dari 1.109 menjadi 638 balita dalam periode Juni hingga Agustus 2026, Pemkab Merangin optimistis percepatan penurunan stunting dapat terus berlanjut melalui kerja sama seluruh pihak.