PA Sungai Penuh Dorong Pegawai Tingkatkan Kinerja dan Jaga Integritas Lembaga

RRI.CO.ID, Sungai Penuh - Pengadilan Agama (PA) Sungai Penuh kembali menggelar apel pagi rutin di halaman kantor, Senin 24 Agustus 2026.

Apel tersebut dipimpin Mohammad Ilhamuna, S.H.I., M.H. Dalam amanatnya, ia mengingatkan seluruh aparatur PA Sungai Penuh untuk menjaga kedisiplinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ada empat hal utama yang menjadi perhatian dalam apel pagi tersebut. Pertama, seluruh pegawai harus menjaga ketepatan waktu, mulai dari mengikuti apel hingga memenuhi jam kerja yang telah ditetapkan.

Kedua, Mohammad Ilhamuna menegaskan pentingnya menerapkan prinsip zero corruption dalam menjalankan tugas. Seluruh aparatur harus menolak gratifikasi, suap, maupun berbagai bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ketiga, ia meminta seluruh pegawai menjaga marwah lembaga. Karena itu, setiap aparatur harus menghindari perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik PA Sungai Penuh.

Selain itu, peningkatan kinerja juga menjadi perhatian dalam apel tersebut. Seluruh jajaran diminta mengoptimalkan berbagai indikator kinerja satuan kerja, termasuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court, mediasi, serta indikator pelayanan lainnya.

"Setiap pegawai PA Sungai Penuh harus mengikuti aturan yang berlaku yang menjadi pondasi utama di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,"Kata Kepala Pengadilan Agama Sungai Penuh Mohammad Ilhamuna

Upaya tersebut penting agar PA Sungai Penuh mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi dan peringkat kinerja di tingkat yang lebih tinggi.

Kegiatan apel pagi berlangsung tertib dan lancar. Para peserta kemudian mengikuti pembacaan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar sebelum memulai tugas dan pelayanan kepada masyarakat selama sepekan ke depan.

Melalui apel rutin tersebut, PA Sungai Penuh kembali mengingatkan seluruh aparatur bahwa kedisiplinan, integritas, serta kinerja menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.