APBD Terbatas, Merangin Gandeng Swasta untuk Perkuat Perang Lawan Kemiskinan

Bupati M. Syukur melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Zulhifni dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Aula Depati Payung Bappeda, Kamis 18 Juni 2026, menginstruksikan agar sektor swasta dan lembaga sosial turut mengambil peran aktif dalam percepatan pengentasan kemiskinan.

Dalam arahannya, pemerintah daerah menilai bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat lagi disederhanakan hanya pada indikator pendapatan. Penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek sosial, budaya, kondisi geografis, hingga akses terhadap layanan dasar masyarakat.

Karena itu, kontribusi dunia usaha melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta berbagai lembaga sosial lainnya diminta untuk diarahkan secara lebih strategis dan terukur, terutama pada program penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

“Dengan keterbatasan anggaran daerah, keterlibatan pihak swasta menjadi sangat penting. Kolaborasi ini harus difokuskan pada isu-isu strategis pengentasan kemiskinan,” demikian pesan Bupati yang dibacakan Sekda.

Selain menggandeng sektor eksternal, Pemerintah Kabupaten Merangin juga memperkuat integrasi program perlindungan sosial dari Pemerintah Provinsi Jambi, seperti Dumisake, Basuko Tangan, dan Kartu Mantap, ke dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi data dan efektivitas program di lapangan.

Integrasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan daerah, tetapi juga menjadi model pengelolaan penanggulangan kemiskinan yang dapat direplikasi di daerah lain serta meningkatkan kinerja Kabupaten Merangin dalam evaluasi nasional.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten I Setda Merangin, para kepala OPD, perwakilan BPS Kabupaten Merangin, serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang bersama-sama memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan.