RRI.CO.ID. Sungai Penuh - Pemerintah Kabupaten Merangin kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah setelah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa 2 Mei 2026.

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Merangin M. Syukur yang didampingi Ketua DPRD Merangin, Rivaldi.

Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut dan mengapresiasi seluruh jajaran perangkat daerah serta DPRD yang telah bersinergi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Ia menegaskan bahwa predikat WTP merupakan hasil kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang konsisten menerapkan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.

“Penghargaan WTP ini bukan sekadar formalitas, tetapi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Menurut Bupati, capaian ini tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Evaluasi terhadap berbagai catatan BPK akan segera ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan apabila laporan keuangan pemerintah daerah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dengan kembali diraihnya opini WTP ini, Pemkab Merangin menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, dan efisiensi belanja daerah demi peningkatan kualitas pelayanan publik.