RRI.CO.ID, Sungai Penuh – Rencana pembangunan gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Koto Cayo, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, menuai polemik. Lahan yang menjadi lokasi pembangunan koperasi tersebut diduga masih berstatus milik warga, namun pondasi bangunan tetap berdiri.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong swasembada pangan melalui pengembangan usaha berbasis gotong royong. Program ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi dan membuka lapangan kerja baru.

Namun, pelaksanaan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Desa Koto Cayo kini menjadi sorotan. Pasalnya, lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut dipersoalkan oleh salah seorang warga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah.

Nurman, ahli waris lahan, mengatakan bahwa tanah tempat pembangunan gerai koperasi itu merupakan miliknya. Ia mengklaim memiliki bukti sah berupa surat pengesahan kepemilikan tanah serta surat pernyataan pemanfaatan kandang sapi yang telah ada sejak tahun 1990 dan diperkuat dengan surat pernyataan pada tahun 2017.

Menurut Nurman, luas lahan yang dipermasalahkan tersebut mencapai panjang 86 meter dan lebar 37,4 meter, berada di wilayah perbatasan Desa Koto Cayo dengan Koto Datuk.

Ia menyayangkan pembangunan tetap dilakukan tanpa memastikan terlebih dahulu status lahan. Menurutnya, program sebesar pembangunan koperasi desa seharusnya diawali dengan verifikasi administrasi lahan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

"Seharusnya dipastikan dulu status tanahnya, supaya tidak menimbulkan masalah. Saya berharap ada kejelasan dan keadilan atas tanah milik saya yang kini dijadikan lokasi gerai Kopdes," ujar Nurman.

Ia juga berharap Pemerintah Desa Koto Cayo dapat membantu menyuarakan persoalan tersebut agar ada penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Sementara itu, pihak pengurus Kopdes Merah Putih Desa Koto Cayo belum memberikan keterangan resmi terkait polemik status lahan tersebut saat dikonfirmasi.

Hingga kini, masyarakat menunggu kejelasan dari pemerintah desa maupun pihak koperasi agar sengketa lahan tersebut tidak menghambat program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.