RRI.CO.ID, Sungai Penuh - Kebijakan relokasi pedagang dari Jalan M Yamin ke dalam bangunan Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, dinilai belum berjalan optimal. Program yang bertujuan menata kawasan pasar itu justru memunculkan persoalan baru di lapangan.

Sejumlah pedagang yang telah direlokasi mengaku kebijakan tersebut belum diterapkan secara merata. Pasalnya, masih ada sebagian pedagang yang diperbolehkan berjualan di luar area pasar. Bahkan, lokasi bekas lapak pedagang kini dialihfungsikan menjadi lahan parkir.

Kondisi ini memicu rasa ketidakadilan di kalangan pedagang yang telah menempati bangunan pasar. Mereka menilai penerapan aturan yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

Merasa dirugikan, puluhan pedagang mendatangi Kantor DPRD Kota Sungai Penuh untuk menyampaikan aspirasi. Mereka meminta adanya kejelasan dan penegakan aturan yang adil bagi seluruh pedagang.

Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, menegaskan bahwa kebijakan relokasi harus diterapkan secara menyeluruh tanpa pengecualian. Hal ini penting agar tidak menimbulkan konflik di antara para pedagang.

“Relokasi harus dilakukan secara adil dan merata. Tidak boleh ada pengecualian yang justru menimbulkan kecemburuan sosial,” tegasnya.

Ia juga menyoroti alih fungsi area bekas lapak pedagang menjadi lahan parkir. Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal penataan pasar.

Hardizal menilai program penataan pasar merupakan langkah positif dari pemerintah. Namun, pelaksanaannya harus diiringi dengan pengawasan ketat serta penerapan aturan yang konsisten di lapangan.

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak ada praktik premanisme maupun pungutan liar di kawasan pasar. Pedagang diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan tindakan yang merugikan.

DPRD Kota Sungai Penuh pun meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan relokasi tersebut, agar penataan pasar dapat berjalan adil dan aktivitas ekonomi kembali normal.