Forum mengusung tema "Meningkatkan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah dan Kearifan Lokal". Kepala Dinas PUPR Merangin, Risdiansyah, menyatakan bahwa forum ini merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bertujuan menyelaraskan aspirasi masyarakat hasil Musrenbang dari 24 kecamatan dengan program kerja teknis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Forum ini menjadi wadah penyaringan aspirasi untuk menyempurnakan rancangan kebijakan Renja Bidang Infrastruktur. Kami mempertajam indikator kinerja serta menyesuaikan pendanaan berdasarkan pagu indikatif,” ujar Risdiansyah. Ia menambahkan, dalam forum juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan antara perwakilan kecamatan dan OPD, meski baru delapan kecamatan yang menyerahkan laporan lengkap.

Wakil Bupati A. Khafidh menekankan perlunya perencanaan matang di tengah keterbatasan pembiayaan pembangunan. Ia mengingatkan agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun dan administrasi berjalan disiplin. “Jangan ada keterlambatan pengajuan CCO penambahan waktu yang tidak perlu. Perencanaan harus disusun sejak awal,” tegasnya.

Selain itu, Wabup menekankan pendekatan bottom-up, di mana usulan dari tingkat desa dan kecamatan harus dikawal dengan baik. Ia mengingatkan aturan baru penggunaan Dana Desa (DD) yang kini operasional kantor desa tidak bisa lagi menggunakan DD, melainkan dari PADes, untuk menghindari kesalahan persepsi di masyarakat.

Wabup juga mendorong OPD proaktif menjemput peluang alokasi dana dari pemerintah pusat melalui aplikasi atau forum perencanaan, agar program pembangunan dapat berjalan maksimal dan inovatif.

Acara ini dihadiri jajaran kepala OPD Merangin, mulai dari Inspektur, Kepala Bappeda, hingga seluruh Camat, menandai komitmen bersama memperkuat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi berbasis potensi daerah.