Legislatif Minta Pengawasan Ketat terhadap Program Kampung Nelayan Merah Putih

RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlunya pengawasan ketat dan menyeluruh agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran dan tidak melenceng dari tujuan utamanya untuk menyejahterakan masyarakat pesisir.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Elvi Diana terkait progres KNMP di Babel, Jumat 2 Oktober 2026.

Elvi menyoroti pelaksanaan pengerjaan proyek di 21 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di wilayah Bangka Belitung. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel, melainkan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI selaku pihak yang menentukan penunjukan kontraktor penyedia jasa.

"Saya sangat mendukung apa yang sudah menjadi program daripada Pak Presiden Prabowo. Namun, program ini harus dikawal dengan sebaik-baiknya," ujar Elvi.

Ia menyoroti adanya indikasi keterlambatan progres pengerjaan yang tidak sesuai jadwal. Selain itu, adanya penunjukan satu perusahaan kontraktor dari luar daerah yang mendominasi hingga mendapatkan pengerjaan di delapan titik proyek sekaligus.

Elvi mewanti-wanti seluruh pihak agar tidak memanfaatkan program strategis pemerintah ini demi kepentingan pribadi, korporasi, maupun oligarki.

"Jangan sampai terjadi KKN terhadap proyek ini. Pak Presiden Prabowo memberikan program ini untuk kesejahteraan nelayan, jangan sampai malah digunakan untuk kepentingan oligarki atau korporasi," katanya.

Guna memastikan proyek berjalan transparan dan berkuantitas baik, Elvi mendesak peran aktif dari kepala daerah, pemerintah desa, hingga kepala desa (kades) setempat untuk turut mengawasi pengerjaan di wilayah masing-masing. Seluruh elemen instansi dari tingkat desa hingga pusat diharapkan sami'na wa ato'na (taat dan patuh) terhadap komitmen Presiden dalam menyejahterakan rakyat.

Kepada KKP pusat, Elvi meminta agar evaluasi terhadap penyedia jasa dilakukan secara ketat. Pihaknya berharap kontraktor yang ditunjuk memiliki kredibilitas, integritas, serta dukungan finansial yang kuat agar kualitas material dan hasil bangunan dapat bertahan lama dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

"Saya berharap nelayan pun nantinya bisa mempergunakan dan memelihara bangunan tersebut sesuai niat baik Presiden Prabowo untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat nelayan di Indonesia," katanya.

Diberitakan terpisah, sebanyak 21 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telh resmi berkontrak dan sedang dalam tahaoan pembangunan atau on progres.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut positif realisasi program Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia saat ini. Pembangunan infrastruktur pesisir ini dinilai menjadi angin segar dalam mendorong perekonomian nelayan lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bangka Belitung, Yopi Wijaya, mengatakan, program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut telah berjalan sejak tahun 2025.

Pada alokasi tahun 2025, Bangka Belitung mendapatkan dua lokasi KNMP, yakni di Desa Tukak (Kabupaten Bangka Selatan) dan Desa Sungai Padang (Kabupaten Belitung). Seluruh pengerjaan fisik di dua titik tersebut telah selesai 100 persen dan siap diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Kondisi yang tahun 2025 alhamdulillah sudah selesai, tinggal menunggu peresmian dari Pak Menteri," ujar Yopi, Jumat 2 Oktober 2026.