RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani stunting dan membantu Keluarga Risiko Stunting (KRS) melalui skema inovatif berupa keterlibatan orang tua asuh.

Langkah ini diambil untuk menerobos hambatan administratif, seperti ketiadaan sertifikat tanah, yang kerap menjadi kendala formal penyaluran bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah titik kawasan permukiman di Bangka Belitung, Wihaji menyampaikan bahwa pemerintah harus hadir secara adil dan responsif tanpa terhalang oleh rumitnya syarat birokrasi bagi masyarakat rentan.

"Kalau kita menunggu syarat yang rumit, akan sangat berat. Saya paham betul kondisi seperti ini karena pernah menjadi kepala daerah. Rumah-rumah warga di kawasan ini sering kali belum memiliki sertifikat. Tapi, apakah gara-gara tidak ada sertifikat lalu pemerintah tidak hadir? Tentu itu tidak adil," kata Wihaji di Pangkalpinang, Kamis 6 Agustus 2026.

Sebagai solusi konkret, kementerian mengarahkan skema kolaborasi dengan menghadirkan program orang tua asuh guna memastikan intervensi terhadap Keluarga Risiko Stunting tetap berjalan cepat dan tepat sasaran.

Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani menyambut positif dan menyampaikan apresiasinya atas kehadiran langsung Menteri BKKBN serta dukungan nyata dari pemerintah pusat.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan stunting dan perbaikan kualitas hidup keluarga rentan, khususnya di wilayah ibu kota provinsi, Pangkalpinang.

“Luar biasa Pak Menteri kita, ya. Ada pemasukan, ada dari pusat, semua kita bangun. Kita tadi sering ketemu Menteri di sini, ya,” kata Hidayat.