RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi memulai Penilaian dengan mengevaluasi 53 unit layanan publik strategis.

Penilaian yang berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026 bertujuan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, menuturkan sebanyak 53 lokus penilaian terdiri dari 32 unit layanan pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga tujuh kabupaten/kota, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), serta dinas sosial.

"Kami juga melakukan penilaian terhadap 21 instansi vertikal yang mencakup tujuh Kantor Pertanahan, tujuh Kepolisian Resor, lima Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta dua Kantor Imigrasi," ucap Chris dalam laporan yang diterima RRI, Senin 3 Agustus 2026.

Dikatakan Chris, penilaian bukan sekadar memberikan nilai atau predikat kepada instansi penyelenggara pelayanan publik.

"Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh penyelenggara menjadikannya sebagai momentum untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan, demi menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat," ujarnya.

Menurut Chris, selama proses penilaian, tim Ombudsman meninjau berbagai aspek penting, mulai dari pemenuhan standar pelayanan, kompetensi penyelenggara, efektivitas pengelolaan pengaduan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana serta aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kgs Chris Fither juga mengingatkan seluruh instansi yang menjadi lokus penilaian agar mempersiapkan diri secara optimal sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Warga Sungailiat, Ibnu Hasyim menyambut baik penilaian yang dilakukan Ombudsman. Menurutnya, evaluasi itu penting agar kualitas pelayanan di berbagai instansi terus meningkat.

"Saya berharap penilaian ini bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar membawa dilakukan secara profesional. Masyarakat ingin pelayanan yang cepat, ramah, jelas prosedurnya, dan tidak dipersulit saat mengurus administrasi," ujarnya.